Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya mendorong investasi di sektor energi baru dan terbarukan (EBT). Salah satunya melalui aturan baru terkait relaksasi ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan relaksasi ketentuan TKDN ditujukan untuk mempercepat pengembangan EBT di Indonesia. Pasalnya, pendanaan hingga hibah dari luar negeri untuk proyek EBT selama ini terhambat pada aturan TKDN.
Sementara, apabila mengacu pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, kebutuhan investasi yang dibutuhkan untuk proyek EBT hingga 2030 mencapai US$ 55,18 miliar atau Rp 876 triliun.
“Kalau dihitung berdasarkan RUPTL hingga tahun 2030 pun, kita masih kekurangan investasi sebesar 55,18 billion USD. Nah, ini tentu saja pencapaiannya tidak mudah,” kata Eniya dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Selasa (13/8/2024).
Oleh sebab itu, ia berharap dengan adanya aturan ketentuan TKDN, dapat mengakselerasi percepatan investasi berbagai proyek EBT di Indonesia. Mengingat, masih terdapat gap penambahan pembangkit berbasis EBT hingga 7,4 Gigawatt (GW) pada 2025.
“Tahun depan saja, kita masih kurang 7,4 gigawatt. Jadi ini yang menjadi salah satu hambatan belum tercapai energi baru terbarukan di tanah air kita. Jadi sampai the next satu tahun saja kita perlu 7,4 gigawatt,” ujarnya.
Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, hingga Juni 2024, realisasi investasi di sektor EBT telah mencapai US$ 565 juta atau sekitar 45,9% dari target tahunan sebesar US$ 1,232 miliar. Sektor panas bumi dan aneka EBT menjadi penyumbang terbesar dalam investasi ini.
“Nah, kita melihat untuk tahun ini saja capaian investasi dari energi baru terbarukan itu masih mencapai hanya 46% dari target satu tahun. Jadi ini pun masih banyak hal yang harus kita lakukan, terobosan,” ujarnya.
Vice President Ma’ruf Amin has asked the Islamic Economy and Finance Regional Committee (KDEKS) of Yogyakarta to strengthen innovation in the development of digital-based Islamic economy and finance in the province.
“The digital infrastructure, which is already good, must be utilized to support the implementation of the digital-based halal industry MSME (micro, small, and medium enterprise) module,” he said at the inauguration of Yogyakarta KDEKS here on Wednesday.
According to him, the digitalization of Islamic finance and social funds, such as the digitalization of Baitul Maal Wat Tamwil (a micro Islamic finance institution), will expand access and services as well as improve people’s welfare.
He expressed optimism that the KDEKS will expedite efforts to optimize the potential of the Islamic economy and finance to make Yogyakarta a center of education, culture, creative economy, and tourism in Southeast Asia.
He appealed to the committee to oversee the integration of the Islamic economy and finance into the Regional Long-Term Development Plan (RPJPD) and the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMN) to ensure the harmony, continuity, and sustainability of programs.
“Yogyakarta KDEKS should be directly involved in the synchronization of policies at the central and regional levels to ensure the achievement of national development targets,” Amin added.
The Vice President said he hopes that education and literacy on the Islamic economy and finance can be intensified more widely.
Deputy Governor of Yogyakarta, KGPAA Paku Alam X, said that the Islamic economy and finance are playing a strategic role in supporting MSMEs through fair and transparent financing.
In addition, the Islamic economy and finance are considered capable of improving access to capital, risk management, and support for business sustainability.
“Hopefully, the sharia model can be an important pillar in supporting MSME growth that is more equitable and sustainable,” he said.
Indonesia’s hopes for a medal in women’s speed climbing at the Paris 2024 Olympics were dashed with both Desak Made Rita Kusuma Dewi and Rajiah Sallsabilah eliminated from the competition.
Desak, Indonesia’s top-ranked speed climber, suffered a heartbreaking defeat in the quarterfinals, narrowly losing to China’s Deng Lijuan by just 0.006 seconds. Despite her previous strong performances, Desak was unable to secure a podium finish.
“I don’t know what else to say because I was fast earlier, but my opponent was faster,” said the 23-year-old Balinese athlete. “I’ll be back stronger for the Los Angeles 2028 Olympics.”
Rajiah also faced challenges, losing out on the bronze to Poland’s Aleksandra Kaucka.
Rajiah clocked 8.24 seconds, while Kaucka secured the win with a time of 6.53 seconds.
Meanwhile, Poland’s Aleksandra Miroslaw dominated the women’s competition, securing the gold medal with a world record-breaking performance of 6.06 seconds. China’s Deng claimed silver, while Kaucka earned bronze.
In the men’s event, Indonesia’s Veddriq Leonardo has advanced to the quarterfinals but is facing a tough challenge against France’s Mawem Bassa on Thursday. His teammate, Rahmad Adi Mulyono, was eliminated after a false start in the qualifying round.
Veddriq had earlier set a world record of 4.79 seconds, but this was subsequently broken by the USA’s Samuel Watson.
Pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) Kesehatan menjadi salah satu kewajiban warga Indonesia. Hal ini penting agar kepesertaan dapat terus aktif ke depannya.
Kedua, iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.
Ketiga,iuranbagi peserta PPU yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.
Keempat,iuranuntuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaraniuransebesar sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
Kelima,iuranbagi kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya, peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) sertaiuranpeserta bukan pekerja ada perhitungannya sendiri, berikut rinciannya:
1. Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
– Khusus untuk kelas III, bulan Juli – Desember 2020, peserta membayariuransebesar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayar oleh pemerintah sebagai bantuaniuran.
– Per 1 Januari 2021,iuranpeserta kelas III yaitu sebesar Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuaniuransebesar Rp 7.000.
2. Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
3. Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
Keenam,iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.
Dalam skema iuran terakhir yang termuat dalam Perpres 63/2022 pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.
Berdasarkan Perpres 64/2020, besaran denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan:
1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.
2. Besaran denda paling tinggi Rp 30.000.000.
3. Bagi Peserta PPU pembayaran denda pelayanan ditanggung oleh pemberi kerja
Di saat orang lain susah payah mencari, Herlina malah memperoleh emas Soekarno langsung dari tangan sang proklamator secara gratis. Bahkan, pemberian emas tersebut diatur khusus oleh negara melalui Keputusan Presiden No.10/PLM, BS Tahun 1963.
Tak tanggung-tanggung, Soekarno memberinya Emas seberat 500 gram dalam bentuk kalung. Jika dikonversi ke masa sekarang (1 gr: Rp1,4 juta), maka 500 gram emas setara Rp700-an juta. Nominal sangat besar di tahun 1960-an dan sekarang.
Lantas, mengapa Soekarno mau berbagi emas dengan Herlina?
Pejuang Wanita Pemberani
Pemberian emas dari Soekarno tak terlepas dari keberanian Herlina ikut serta dalam Operasi Trikora.
Sebagai catatan, operasi yang berlangsung dari 1961 sampai 1962 ini adalah kampanye militer Indonesia untuk membebaskan wilayah Irian Barat (kini, Papua) yang masih dikuasai Belanda. Dalam menjalankan operasi, pemerintah juga membuka pintu bagi sipil untuk ikut serta menjadi relawan perang melawan Belanda di Papua.
Herlina langsung tergerak hatinya menjadi relawan. Pada usia 20 tahun, amarah Herlina terhadap Belanda memang sedang membara. Dia marah karena Negeri Kincir Angin masih menjajah tanah Papua.
Selama ini dia hanya bisa “menyerang” Belanda melalui media massa dengan memanfaatkan posisinya di kantor percetakan Jakarta. Maka, saat pemerintah membuka relawan perang, dia langsung bergegas mendaftar.
Keputusan Herlina mendaftar membuat kaget banyak orang. Semua beralasan karena dia perempuan berlatar non-militer. Zona perang bukan dunia perempuan. Semua laki-laki, sangat berbahaya, dan nyawa taruhannya.
Namun, Herlina tak peduli omongan orang lain. Baginya, wanita juga berhak ikut perang.
“Indonesia sekarang bukan Indonesia zaman kolonial dimana wanita tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan kaum pria! Untuk itu aku datang ke Irian Barat yang ingin mengabdikan dirinya pada Negara dan Tanah Air,” kata Herlina dalam memoarnya, Pending Emas: Pengalaman-pengalaman Selama Mendarat di Irian Barat (1964).
Pada 21 Juni 1962, Herlina nekat pergi ke Makassar untuk mencari cara agar bisa berangkat ke Papua. Dia menemui banyak perwira militer guna menyampaikan niatan jadi relawan. Sayang, mayoritas perwira tak memberinya izin. Alasannya, karena dia wanita. Tak ada urgensi wanita di medan perang.
Dua hari kemudian, Herlina memberanikan diri lagi menyampaikan niatnya langsung ke komandan pertempuran, Mayor Jenderal Soeharto. Beruntung, dia mendapat jawaban positif dari tentara yang bakal jadi penguasa negeri itu.
“Setelah rapat usai, Herlina diterima oleh Panglima Manda Mayjen Soeharto. Herlina diizinkan untuk turut menyusup ke daratan Irian Barat dalam kesempatan pertama,” tulis memoar 25 tahun Trikora (1988).
Setelahnya, hari-hari Herlina dihiasi oleh ketegangan. Memang, dia tak ditugaskan angkat senjata dan hanya membina masyarakat. Namun, prosesnya sangat berat.
Dia harus menyusup ke pedalaman Papua, berjalan di tengah suara bising peluru, dan juga memimpin pasukan. Majalah Dharmasena (1991, Vol.16) menyebut, Herlina sempat bertugas sebagai komandan Brigade Tempur.
Ini semua membuatnya berulang kali hampir mati terbunuh dan kelaparan. Beruntung, berbagai tantangan itu dilewati dengan baik. Saat perang usai, Herlina masih sehat.
Dapat 500 Gr Emas Soekarno
Setelah perang, para gerilyawan diberi sambutan khusus oleh Presiden Soekarno. Soekarno memberi masing-masing gerilyawan, baik masih hidup atau gugur, bintang kehormatan Dharma Bakti.
Namun, saat menemui Herlina, Soekarno berdecak kagum dan tersenyum lebar. Presiden sangat bangga atas keberanian dan ketulusan Herlina sebagai wanita satu-satunya yang ikut perang melawan Belanda di Papua.
Rasa bangga Soekarno kemudian tak hanya membuat Herlina mendapat Bintang Dharma Bakti, tapi juga pending (kalung) emas seberat 500 Gram dan uang tunai Rp10 juta.
“Dan hatiku pun bangga mengenangkan perjuangan teman-temanku. Tanpa kuasa menahan lagi, air mataku menetesi kedua pipi dan baju hijauku,” kata Herlina.
Kendati demikian, Herlina sadar pemberian Soekarno berlebihan sekalipun emas tersebut sudah jadi idaman sejak lama. Alhasil, emas itu diserahkan kembali ke Soekarno. Ini dilakukannya untuk menghargai rekan seperjuangan yang sudah gugur atau cacat. Sekaligus membuktikan bahwa perjuangannya tulus, bukan karena hadiah.
“Hadiah dipersembahkan sebagai lambang pejuang Trikora yang akan dikenang selama-lamanya,” tuturnya.
Setelah perang, Herlina aktif dalam berbagai organisasi dan bisnis. Dia wafat pada 17 Januari 2017.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dan PT Bank Tabungan Negara (BTN) berhasil mencatat kinerja yang ciamik. Kinerja perbankan pun didorong dari tingkat jumlah pengguna super app masing-masing perbankan yang mencatatkan kenaikan.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mencatat jumlah pengguna BRImo yang kini telah mencapai 35,2 juta, naik dibandingkan semester I 2023 sebanyak 27,8 juta pengguna.
Kemudian, aplikasi BRImo juga berhasil mencatatkan 2 miliar transaksi finansial hingga akhir Juni 2024. jumlah transaksi di BRImo ini naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya mencapai 1,3 miliar.
Dan pertumbuhan volume transaksi finansial melalui aplikasi BRImo sebesar 35,81% (yoy) atau mencapai Rp 2.574 triliun per Juni 2024.
Diketahui, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) berhasil mencetak pertumbuhan laba pada kuartal II 2024 sebesar Rp29,9 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 29,5 triliun.
Peningkatan laba BRI didorong oleh penyaluran kredit pada kuartal II 2024 sebesar Rp1.336,78 triliun atau tumbuh 11,2% secara tahunan atau (yoy). Dari penyaluran kredit tersebut, segmen UMKM masih mendominasi penyaluran kredit BRI yang porsinya mencapai 81,96% dari total penyaluran kredit BRI atau sekitar Rp1.095,64 triliun kredit BRI disalurkan kepada segmen UMKM.
Kemudian, bank plat merah lainnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) terus mencatatkan kinerja impresif pada kuartal II 2024, dengan pencapaian positif di berbagai indikator keuangan.
Bank Mandiri bukukan laba bersih konsolidasi Rp 26,6 triliun pada kuartal II-2024, naik 5,23% secara tahunan (yoy).
Kenaikan laba tercermin dari realisasi penyaluran kredit konsolidasi mencapai Rp 1.532 triliun di paruh pertama 2024, tumbuh 20,5% secara tahunan (yoy). Pertumbuhan tersebut, melampaui rata-rata industri perbankan yang tumbuh sebesar 12,36% (yoy) per Juni 2024.
Pertumbuhan kredit tersebut turut diikuti oleh realisasi laba bersih Bank Mandiri secara konsolidasi yang tumbuh 5,23% (yoy) menjadi Rp 26,6 triliun pada akhir Kuartal II 2024.
Adapun, laju kredit konsolidasi Bank Mandiri tumbuh optimal di semua segmen. Penyaluran kredit ke segmen korporasi menjadi kontributor terbesar, dengan realisasi mencapai Rp 561 triliun pada kuartal II 2024, meningkat 29,7% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 433 triliun.
Selain korporasi, segmen komersial mencatat peningkatan kredit sebesar 21,7% (yoy) menjadi Rp 262 triliun, sementara kredit UMKM meningkat 6,3% (yoy) mencapai Rp 127 triliun. Diikuti dengan laju kredit konsumer yang meningkat 9,02% (yoy) menjadi Rp 116 triliun. Penyaluran kredit tersebut, turut mendorong perolehan aset Bank Mandiri yang menembus Rp 2.258 triliun secara konsolidasi di akhir Juni 2024, naik 15% secara tahunan.
Kemudian, pengguna mobile banking dan internet banking BCA juga tercatat meningkat 5% secara (yoy), dari sebelumnya 29,6 juta pengguna pada semester I 2023 menjadi 31 juta pengguna di semester I 2024.
Jumlah transaksi mobile banking dan internet banking BCA pun tercatat naik 24% (yoy) atau mencapai 14,8 miliar pada semester I 2024.
Adapun, nilai transaksi mobile banking dan internet banking BCA per Juni 2024 mencapai Rp13.265 triliun atau naik sebesar 12% (yoy) dibandingkan semester I 2023 yang sebesar Rp11.811 triliun.||
Diketahui, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) membukukan laba bersih senilai Rp26,9 triliun pada semester I 2024. Nilai tersebut naik 11,1% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Penyaluran kredit BCA tumbuh 15,5% (yoy) menjadi Rp850 triliun per Juni 2024.
Dan super app BTN Mobile berhasil menggaet 1,6 juta pengguna hingga semester I 2024. Jika digabung dengan pengguna versi lama, maka totalnya mencapai 3 juta pengguna.
Per Juni 2024, BTN Mobile mencatat transaksi yang mencapai 380 juta transaksi. Angka tersebut naik signifikan dibandingkan pada periode sama tahun lalu, sekitar 145 juta transaksi.
Sementara itu, nilai transaksi dari BTN Mobile tumbuh 68% mencapai Rp 40,8 triliun, dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 24,3 triliun.
Diketahui, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mencatatkan laba bersih Rp1,50 triliun pada semester I 2024. Capaian laba tersebut ini naik tipis dibanding periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp1,47 triliun.
Kenaikan laba bersih BTN tersebut didorong oleh kredit yang melesat. Sepanjang semester I 2024, penyaluran kredit dan pembiayaan BTN mencapai sekitar Rp352,06 triliun. Angka ini tumbuh 14,4% (yoy), dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp307,66 triliun.
DPLK menawarkan beberapa keuntungan, antara lain fleksibilitas dalam menentukan jumlah dan frekuensi pembayaran, pilihan investasi yang beragam, dan manajemen dana yang profesional. Namun, risiko investasi juga ada dan tergantung pada DPLK yang Anda pilih.
DPLK pada dasarnya mirip dengan reksa dana. Ada pihak yang bertindak sebagai manajer investasi yang mengelola dana Anda dalam sebuah portofolio. Portofolio ini dapat terdiri dari instrumen pasar uang, obligasi, dan saham. Namun, proses pencairan DPLK tidak sefleksibel reksa dana, karena DPLK hanya bisa ditarik sesuai ketentuan awal.
Produk ini sangat cocok bagi Anda yang kesulitan menabung. Berikut beberapa tips investasi dana pensiun bagi Anda yang ingin memanfaatkan produk DPLK:
Pilih Produk dari Lembaga Keuangan yang Kuat dan Kredibel
Pilihlah lembaga keuangan pengelola DPLK yang kredibel dan memiliki kekuatan finansial yang baik. Pastikan lembaga tersebut diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menawarkan produk DPLK yang sesuai dengan profil risiko Anda.
Berhati-hatilah dengan tawaran investasi dana pensiun yang menjanjikan imbal hasil yang tidak masuk akal. Ingatlah bahwa risiko dan imbal hasil berbanding lurus. Jika suatu investasi menawarkan imbal hasil tinggi, maka risikonya juga tinggi.
Bergabung Jauh-Jauh Hari Sebelum Masa Pensiun Dimulai
Semakin panjang jangka waktu investasi Anda, semakin ringan proses alokasi dana investasi yang Anda lakukan tiap bulan.
Jika portofolio investasi DPLK Anda mencakup saham, maka ini adalah keputusan yang sangat tepat karena keuntungan saham dalam jangka panjang cenderung lebih besar.
Dengan mempertimbangkan tips ini, Anda dapat memanfaatkan produk DPLK dengan lebih bijak untuk mempersiapkan masa pensiun yang lebih aman dan nyaman.
Pastikan Anda punya NPWP
Klaim manfaat pensiun di DPLK tentu akan dikenakan pajak final. Melansir dari penjelasan produk DPLK di situs perusahaan asuransi ternama di Indonesia, untuk pencairan di nominal hingga Rp 50 juta pajaknya 0%, sementara untuk nominal di atas RP 50 juta, akan ada pajak finalnya sebesar 5%.
Penarikan iuran juga bisa dilakukan oleh nasabah DPLK sebelum masa pensiun. Namun untuk penarikan itu akan terkena pajak progresif, sesuai jumlah yang ditarik.
Adapun besarnya pajak yang ditanggung dari nasabah tanpa NPWP akan jauh lebih besar ketimbang yang memilikinya.
DPLK sebagai tambahan investasi pensiun
Menjawab pertanyaan seputar kemampuan DPLK membuat pensiun Anda jadi tenang, sejatinya DPLK bisa Anda jadikan alternatif investasi tambahan untuk pensiun.
Alhasil, Anda memiliki tiga komponen dana pensiun yang terdiri dari JHT BPJS, DPLK, dan investasi sendiri.
Akan tetapi, jumlah iuran DPLK tentu harus disesuaikan dengan kemampuan menabung dan investasi Anda dalam sebulan. Tidaklah masuk akal jika Anda malah jadi besar pasak daripada tiang karena menyisihkan uang yang terlampau besar untuk investasi ini.
Apabila Anda sudah memiliki investasi lain untuk dana pensiun, maka status DPLK adalah sebagai investasi pelengkap.
Jika dana yang Anda alokasikan sebulan adalah 30% dari penghasilan, maka 20% bisa dialokasikan ke investasi pribadi dan 10% ke DPLK. Atau bisa juga masing-masing di 15%.
Menurut Direktur Utama PT Cimanggis Cibitung Tollways, Indar Barung, Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B akan bertarif mulai Jumat 2 Agustus 2024 pukul 00.00 WIB.
“Pemberlakuan tarif ini berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1627/KPTS/M/2024,” terang Indar dalam keterangan tertulis, Selasa (30/7/2024).
Tarif yang dikenakan berdasarkan golongan jenis kendaraan serta jarak tempuh sesuai gerbang asal dan tujuan. Pengguna jalan yang menggunakan kendaraan golongan I dari arah Cimanggis menuju ke Cibitung akan melakukan transaksi awal (tap in) di Gerbang Tol Jatikarya Utama dengan membayar tarif tol sebesar Rp5.500.
Tarif tol yang dikenakan berikutnya adalah sesuai dengan jarak tempuh dan tujuan akhir pengguna jalan di antaranya di Gerbang Tol Narogong, Gerbang Tol Burangkeng, Gerbang Tol Setu Utara, dan Gerbang Tol Cibitung.
Pengguna jalan yang ingin bepergian dan akan melintas di Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, diimbau agar menggunakan 1 (satu) kartu E-Toll untuk 1 (satu) kendaraan, dan selalu pastikan kecukupan saldo kartu E-Toll.
Tidak lupa kami mengingatkan untuk tetap berhati-hati dalam berkendara serta ikuti rambu petunjuk dan arahan petugas di lapangan. Untuk antisipasi perjalanan dan informasi terkini dapat diakses melalui Call Center 24 jam PT Cimanggis Cibitung Tollways di nomor (021) 29941002 dan aplikasi Whatsapp 088809239889.
Foto: Ilustrasi Gedung Bank Mandiri. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) buka suara terkait kebijakan pemerintah untuk memperpanjang restrukturisasi sebatas untuk kredit usaha rakyat (KUR) yang akadnya dilakukan pada 2022. Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo mengatakan dampak perpanjangan itu tidak akan signifikan terhadap bank pelat merah tersebut.
Sebab, Bank Mandiri yang fokus utamanya di segmen wholesale memiliki portofolio KUR yang sangat kecil. Menurut Sigit, jumlahnya hanya sekitar Rp100 miliar.
“Kita itu kalau di Mandiri, jumlah portfolio KUR-nya itu kan sangat kecil. Angkanya seingat saya itu sekitar Rp100 miliar yang restrukturisasinya. Jadi, nomor satu itu angkanya tidak signifikan,” kata Sigit di Mandiri Corporate University, Selasa (30/7/2024).
Ia melanjutkan, bank berlogo pita emas tersebut selama ini sudah murni melakukan restrukturisasi kredit, yakni, dengan menurunkan kolektabilitas debitur macet.
“Murni artinya gini, kalau ada debitur yang tidak mempunyai kemampuan itu ya sudah kita selesaikan. Either kita downgrade atau dia sehat. Sehingga angka yang 100 itu sebetulnya dari secara besaran Rp100 miliar terhadap total restrukturisasi yang pernah kita mencapai 100 triliun itu, kan tidak signifikan,” ujar Sigit.
“Jadi ya kalaupun diperpanjang atau tidak diperpanjang, buat kami tidak ada impact yang signifikan terhadap kualitas karena nilainya juga kecil.”
Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa otoritas tengah melakukan finalisasi terhadap kebijakan tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut pihaknya dengan pemerintah juga memperbaiki bagaimana pengalokasian anggaran untuk program tersebut agar lebih tepat. Mereka juga akan membahas terkait efektivitas dari program KUR.
“Karena kan kita tidak ingin melihat bahwa KUR itu hanya disalurkan, tapi kemudian menimbulkan masalah untuk bank dan juga untuk borrower-nya, peminjam dari KUR itu sendiri. Oleh karena ini, kita mencoba nanti merumuskan suatu rumusan baru, kebijakan baru itu akan menjamin akses yang lebih baik tentu saja, nanti mungkin lebih mudah,” ujar Dian di Hotel Raffles Jakarta, Senin (29/7/2024).
Di saat yang bersamaan, katanya, kebijakan tersebut juga memperhatikan masalah kehati-hatian dalam penyaluran KUR. Dian mengaku pihaknya juga was-was karena pada program yang serupa dengan KUR sebelumnya, yakni kredit investasi kecil (KIK) dan kredit modal kerja permanen (KMKP) menimbulkan sejumlah masalah.
Kenaikan utang sebesar Rp 91,85 triliun itu membuat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 39,13%. Rasio utang itu naik dari catatan per akhir bulan lalu yang masih sebesar 38,71%.
“Rasio utang per akhir Juni 2024 yang sebesar 39,13% terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara,” dikutip dari dokumen APBN Kinerja dan Fakta edisi Juli 2024, dikutip Selasa (30/7/2024).
Dari total utang per semester I-2024 yang sebesar Rp 8.444,87 triliun, mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 7.418,76 triliun. Sisanya dari pinjaman Rp 1.026,11 triliun.
Utang dari penerbitan SBN terdiri dari SBN Domestik Rp 5.967,70 triliun dan SBN Valas Rp 1.451,07 triliun. Pinjaman di dalam negeri Rp 38,10 triliun dan luar negeri Rp 988,01 triliun. Menurut dokumen APBN Kita edisi Juli 2024, lembaga keuangan memiliki 41,1% kepemilikan SBN domestik, dengan perbankan 22,1% dan perusahaan asuransi serta dana pensiun 19,0%. SBN berperan penting bagi lembaga keuangan dalam investasi, likuiditas, dan mitigasi risiko. Bank Indonesia memiliki 23,1% kepemilikan SBN domestik, sementara asing hanya memiliki 13,9%. Investor individu memiliki 8,6% kepemilikan SBN domestik per Juni 2024.
