Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, berbicara kepada wartawan di Jakarta, 27 Februari 2025
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) saat ini tengah menahan 14 warga negara Indonesia yang terkait dengan teroris asing (foreign terrorist fighters/FTF) yang dideportasi dari Turki tahun lalu.
Menurut Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, ke-14 WNI tersebut dipulangkan dari Turki pada akhir tahun 2024 setelah aparat Turki menemukan mereka di dekat perbatasan saat hendak berangkat ke Suriah.
“Ini merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Turki untuk memulangkan WNI yang hendak berangkat ke Suriah,” kata Hartono saat peluncuran buku di Jakarta, Kamis.
Sekembalinya dari Turki, para WNI tersebut ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus di Bogor, Jawa Barat, untuk menjalani berbagai asesmen, khususnya bagi perempuan dan anak, imbuhnya.
Asesmen tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan, evaluasi pendidikan, dan pemeriksaan kesehatan mental, lanjutnya.
Setelah asesmen dan profiling selesai, mereka akan menjalani pembinaan dan rehabilitasi dengan melibatkan pemerintah daerah, kata Hartono.
“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing. Kalau mereka dari Jawa Tengah, saya minta Pemda Jawa Tengah melakukan pembinaan,” jelasnya.
Ia mengatakan pembinaan ini merupakan bagian dari proses deradikalisasi.
Meski deradikalisasi biasanya menyasar tersangka, terdakwa, narapidana, narapidana, mantan narapidana, atau individu dan kelompok yang terpapar ideologi radikal dan teroris, BNPT juga fokus pada warga negara Indonesia yang tergabung dalam FTF.
Selain itu, BNPT juga menyelenggarakan balai latihan kerja untuk membekali mantan narapidana teroris dengan keterampilan yang akan membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat, diterima, dan mencari nafkah setelah bebas.
“Langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya reintegrasi sosial yang kami berikan,” kata Hartono.
Sebagai bagian dari inisiatif deradikalisasi yang lebih luas, BNPT juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 untuk menutup sekitar 3.000 akun media sosial yang terkait dengan radikalisme.
Sebagian besar akun tersebut ditemukan di platform seperti Facebook, Telegram, dan lainnya.
Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD Sis Apik Wijayanto dalam jumpa pers Kesiapan BUMN Pangan Ramadhan dan Lebaran di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Sis Apik menyampaikan negosiasi ini perlu untuk dilakukan agar harga jual daging kerbau nasional bisa berada di bawah harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp80 ribu.
“Kami akan secara bertahap melakukan impor daging kerbau beku dari India dan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian agar dapat bernegosiasi antar pemerintah,” kata Sis Apik di Jakarta, Kamis.
Ia menyebut saat ini harga daging kerbau di India sedang mengalami kenaikan. Oleh karenanya, diperlukan negosiasi dengan produsen daging kerbau di India, agar bisa mendapatkan harga yang tidak terlalu tinggi.
Importasi ini, lanjut Sis Apik, tidak hanya memenuhi kebutuhan Ramadhan dan Lebaran 2025, tetapi juga untuk mencukupi kebutuhan nasional sehari-hari.
Sis Apik memastikan kebutuhan daging kerbau saat ini sudah mencukupi, yakni sekitar 9.000-10.000 ton.
Namun, BUMN pangan itu juga menargetkan untuk dapat mendistribusikan daging kerbau beku sebanyak 19.000 ton selama Ramadhan.
“Saya yakin bahwa kebutuhan untuk stok Lebaran ini sudah cukup, jadi nggak perlu khawatir karena ada daging sapi, ada daging kerbau juga,” ujar Sis Apik.
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan tingginya harga daging kerbau di tanah air diduga lantaran distributor di India sengaja menaikkan harga dan terdampak oleh nilai tukar dolar Amerika Serikat.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan harga daging kerbau di vendor India saat ini dipatok antara 3,8 dolar AS hingga 3,9 dolar AS per kilogram.
Menurut Arief, angka tersebut terbilang tinggi karena sebelumnya hanya 3 dolar AS per kilogram.
“Di India itu harganya sekarang sudah 3,8-3,9 dolar AS per kilogram, kita harus mulai berhitung lagi gitu ya. Berhitung lagi itu, maksudnya kita cari vendor lagi yang baru,” ujar Arief di Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Selain harga yang tinggi, lanjut Arief, saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di kisaran Rp16.300 per dolar AS. Hal tersebut secara tidak langsung juga mempengaruhi harga daging kerbau yang dibeli distributor.
Arief juga meminta seluruh jajarannya untuk mencari vendor baru yang harganya masih lebih murah.
Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan PP Nomor 8 Tahun 2025 dan sejumlah kebijakan ekonomi lainnya di Istana Merdeka Jakarta, Senin (17/2/2025).
Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan layanan bank emas (bullion bank) pertama di Indonesia, pada Rabu siang, sebagai langkah mendukung hilirisasi dalam Astacita yang dicanangkan pemerintah.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana memastikan Presiden Prabowo meresmikan langsung layanan bank emas tersebut.
“Siang ini, Bapak Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan layanan bank emas. Layanan bank emas ini merupakan yang pertama di Indonesia. Acara diselenggarakan di The Gade Tower, Jakarta Pusat, direncanakan pukul 14.00 WIB,” kata Yusuf kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Yusuf menjelaskan peresmian bank emas merupakan langkah strategis Presiden Prabowo dalam memperkuat ekosistem industri emas nasional, serta mendukung misi hilirisasi yang dicanangkan dalam Astacita Kabinet Merah Putih.
Yusuf menambahkan acara peresmian layanan bank emas itu terbuka dan wartawan Istana Kepresidenan dipersilakan untuk meliput acara tersebut.
Pengumuman soal peresmian layanan bank emas ini sebelumnya sudah diutarakan oleh Presiden Prabowo saat mengumumkan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam dan kebijakan ekonomi lainnya di Istana Merdeka Jakarta, Senin (17/2) pekan lalu.
Prabowo memaparkan alasan dibentuknya bank emas khusus di Indonesia karena komoditas emas hasil tambang dalam negeri yang diekspor tidak memiliki penyimpanan khusus di dalam negeri.
Oleh karena itu, Presiden pun akan meresmikan bank emas pada 26 Februari 2025, dan menjadi yang pertama di negeri ini.
“Kita akan bentuk bank emas, jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia,” kata Prabowo dalam kesempatan sebelumnya.
Arsip foto – Pelatih Atalanta asal Italia Gian Piero Gasperini memberikan tepuk tangan kepada para penggemar usai pertandingan sepak bola leg pertama perempat final Liga Eropa UEFA antara Liverpool dan Atalanta di Anfield di Liverpool, barat laut Inggris pada 11 April 2024. Atalanta memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 3-0.
Dikutip dari laman resmi klub, Selasa, kontrak Ranieri akan habis pada akhir musim ini dan pelatih asal Italia tersebut telah menanyakan bagaimana soal kemungkinan Gasperini mengisi posisi yang ia tinggalkan.
Ranieri kini telah sebanyak tiga kali menangani AS Roma dan ia tidak ingin memperpanjang masa baktinya serta mendapatkan peran untuk memberikan saran siapa yang layak untuk menjadi suksesornya.
Nama Gian Piero Gasperini beberapa waktu terakhir mencuat sebagai pelatih anyar AS Roma untuk musim depan setelah dipastikan ia tidak akan memperpanjang masa baktinya bersama Atalanta.
Kontrak Gasperini bersama Atalanta akan habis pada akhir musim 2025/2025, namun bisa saja ia akan meninggalkan La Dea lebih cepat andai sudah menemukan tempat baru untuk berlabuh.
Gasperini merupakan pelatih tersukses yang pernah menangani Atalanta dan pencapaian terbaiknya adalah membawa La Dea meraih gelar Liga Europa pada musim 2023/24 dengan mengalahkan Bayer Leverkusen di partai final.
Pelatih berusia 67 tahun tersebut memulai kariernya sebagai pelatih dengan menangani tim junior Juventus pada 1994 silam dan berlangsung hingga 2003.
Selanjutnya ia sempat menangani tim divisi bawah Liga Italai FC Crotone dan lalu menangani tim divisi teratas Liga Italia seperti Genoa (2006-2010, 2013-2016), Inter Milan (2011) dan Palermo (2012-2013).
Pelatih yang mengawali karier sebagai pemain Juventus tersebut ditunjuk sebagai pelatih Atalanta pada awal musim 2016/17 dan sudah melalui 427 pertandingan di berbagai ajang dengan rata-rata 1,79 per pertandingan.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, di Cimahi, Jawa Barat, pada 22 Februari 2025.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa longsor sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah, Cimahi, pada 21 Februari 2005, harus menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk meningkatkan praktik pengelolaan sampah secara nasional.
Nurofiq menyatakan bahwa insiden tersebut mengakibatkan lebih dari 150 orang meninggal dunia dan menghancurkan dua desa akibat penumpukan sampah yang sangat besar.
“Sudah 20 tahun tragedi ini terjadi, tetapi tampaknya tidak ada yang mampu mengingatkan kita semua untuk memperbaiki pengelolaan sampah di seluruh Indonesia. Tragedi ini harus menjadi panggilan bersama untuk bertindak,” katanya di Cimahi, Sabtu.
Ia menekankan bahwa Cimahi harus menjadi model nasional dalam pengelolaan sampah, karena bencana Leuwigajah mendorong diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Menurut Nurofiq, undang-undang ini menandai langkah penting dalam mengatur tanggung jawab pengelolaan sampah, yang sebelumnya tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
“Dulu tidak ada yang punya mandat jelas soal pengelolaan sampah. Namun, sejak UU Nomor 18 Tahun 2008 diundangkan, tanggung jawab itu sekarang jelas dilimpahkan ke bupati dan wali kota,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diperingati setiap tanggal 21 Februari juga harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik.
Ia secara khusus menyebut pasar sebagai salah satu sumber sampah. Ia pun menegaskan perlunya gerakan nasional bersih-bersih sampah di pasar sebagai bagian dari Aksi Peduli Sampah Nasional 2025.
“Kami akan perintahkan seluruh jajaran dinas lingkungan hidup, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap pengelolaan sampah di pasar-pasar di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana dikutip ANTARA mengungkapkan, Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi yang ada di kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Danantara yang merupakan singkatan dari Daya Anagata Nusantara memiliki makna sebagai energi atau kekuatan ekonomi melalui pengelolaan dana investasi dan kekayaan negara untuk masa depan Indonesia.
Landasan hukum utama pendirian Danantara adalah Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk membentuk lembaga pengelola investasi negara. Selanjutnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2021 tentang Lembaga Pengelola Investasi mengatur tentang struktur, tata kelola, dan mekanisme pengelolaan dana oleh Danantara.
Pembentukan Danantara sendiri tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN atau UU BUMN. Pengesahan RUU tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025 tanggal 4 Februari 2025.
Dalam acara UOB Economic Outlook 2025 beberapa waktu lalu terungkap, total aset BUMN di Indonesia apabila diakumulasi nilainya mencapai 1 triliun dolar AS, atau60 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia.
Melalui leverage yang tepat pada pasar investasi, Indonesia memiliki peluang dan potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Sehingga pembentukan Danantara diharapkan dapat mengoptimalkan aset-aset ini dan meningkatkan efisiensi investasi nasional.
Hasil riset terkait Sovereign Wealth Funds (SWF) and Long-Term Economic Growth yang dilakukan IMF pada 2020 juga menunjukkan bahwa SWF yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
Latar belakang pendirian
Danantara sebagai superholding BUMN sudah sering disebutkan dalam kampanye Prabowo-Gibran Rakabuming pada saat Pilpres 2024 lalu. Bahkan, sebelumnya terdapat wacana perubahan Kementerian BUMN menjadi badan penerimaan negara sebagai transformasi kelembagaan.
Seiring perkembangannya, pendirian Danantara dilatarbelakangi oleh kebutuhan Indonesia untuk memiliki lembaga pengelola investasi yang profesional dan berkelas dunia.
Faktor-faktor yang mendorong pendirian Danantara antara lain kebutuhan diversifikasi sumber pendapatan negara. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun ketergantungan pada sektor migas dan pertambangan membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.
Berdasarkan hal itu dana yang dikelola Danantara akan diinvestasikan ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti manufaktur canggih, produksi pangan, energi terbarukan, industri hilir, dan lain-lain.
Kemudian, peningkatan kebutuhan pembiayaan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang besar. Danantara diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan alternatif melalui investasi pada proyek-proyek strategis yang nantinya dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen selama lima tahun ke depan.
Alasan lain adalah stabilitas ekonomi jangka panjang. Pengelolaan SWF olehDanantara dapat digunakan sebagai instrumen stabilisasi ekonomi, terutama dalam menghadapi gejolak pasar global melalui kegiatan investasi yang produktif, terutama menjadi penyeimbang atas investasi asing yang masih tertinggal.
Saat ini, menurut Tim Pakar Danantara, investasi asing di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain. Sejak kemerdekaan, rata-rata investasi asing di Indonesia tidak melebihi 100 dolar AS per kapita, jauh di bawah Vietnam yang mencapai 400 dolar AS per kapita.
Benchmarking dari berbagai negara
Untuk membangun Danantara sebagai pengelola dana investasi dunia, penting untuk mempelajari praktik terbaik dari berbagai negara yang telah sukses mengelola SWF dan superholding BUMN. Beberapa contoh negara yang telah menerapkannya yaitu Norwegia dengan Government Pension Fund Global serta Singapura dengan Temasek Holdings dan GIC.
SWF Norwegia dikenal dengan tata kelola yang transparan dan manajemen risiko yang ketat. Norwegia menerapkan prinsip ethical investment dengan menghindari investasi di sektor yang merusak lingkungan atau melanggar hak asasi manusia.
Temasek Holdings dan GIC di Singapura merupakan contoh sukses superholding yang mengelola portofolio investasi global. Temasek dikenal dengan fleksibilitasnya dalam berinvestasi di berbagai sektor, sementara GIC fokus pada investasi jangka panjang dengan manajemen risiko yang ketat.
Contoh lain adalah China (China Investment Corporation). CIC berhasil mengelola dana investasi negara dengan portofolio yang terdiversifikasi, termasuk investasi di infrastruktur global, teknologi, dan energi. CIC juga aktif dalam kemitraan strategis dengan investor global.
Di negara tetangga kita Malaysia ada Khazanah Nasional yang berperan sebagai superholding untuk mengelola aset strategis Malaysia, termasuk BUMN. Khazanah dikenal dengan pendekatan “active investing” yang melibatkan restrukturisasi dan transformasi perusahaan portofolio.
Uni Emirat Arab memiliki Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). ADIA merupakan salah satu SWF tertua dan terbesar di dunia, yang mengelola aset negara berbasis sumber daya minyak, dengan fokus investasi jangka panjang di sektor real estate, infrastruktur, dan teknologi.
Berdasarkan benchmarking tersebut, beberapa praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh Danantara antara lain adalah tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan menerapkan sistem pelaporan yang terbuka dan audit independen untuk membangun kepercayaan public; diversifikasi portofolio investasi dengan cara menginvestasikan dana di berbagai sektor dan wilayah geografis untuk mengurangi risiko, serta memperhatikan jangka waktu pengembalian Return on Investment (ROI); manajemen risiko yang ketat dengan mengembangkan sistem manajemen risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko investasi; dan investasi berkelanjutan (sustainable investment) melalui penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam keputusan investasi.
Bagi Indonesia, ada beberapa langkah yang direkomendasikan untuk membangun Danantara sebagai pengelola dana investasi dan superholding BUMN kelas dunia.
Pertama, meningkatkan kapasitas manajemen dengan melakukan proses rekrutmen dan mengembangkan tim manajemen yang kompeten dan berpengalaman di bidang investasi global.
Kedua, menerapkan prinsip tata kelola yang baik dengan memastikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi menjadi prinsip utama dan dilaksanakan dalam pengelolaan dana.
Ketiga, membangun portofolio yang terdiversifikasi dengan menginvestasikan dana di berbagai sektor, termasuk infrastruktur, teknologi, dan energi terbarukan.
Keempat, mengadopsi prinsip investasi berkelanjutan melalui investasi berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam keputusan investasi.
Kelima, menjalin kemitraan strategis bersama dengan SWF global dan investor internasional untuk meningkatkan kapasitas dan jaringan kerja.
Dengan mengadopsi praktik terbaik dari berbagai negara dan memastikan kepatuhan terhadap aspek hukum yang berlaku, Danantara dapat menjadi lembaga pengelola investasi yang profesional, transparan, dan berkelas dunia.
Langkah-langkah strategis seperti meningkatkan kapasitas manajemen, menerapkan prinsip tata kelola yang baik, dan membangun portofolio yang terdiversifikasi akan menjadi kunci keberhasilan Danantara dalam mencapai tujuan yang diharapkan dari amanah regulasi yang dijalankannya.
Arsip foto – Ketua Umum DMI Jusuf Kalla menyaksikan penyerahan bantuan karbol kepada DMI Jakarta yang dilakukan oleh Wakil Ketua DMI Komjen Syafruddin Kambo, di Kantor PP DMI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (13/3/2020).
Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.
“Innalillahi wa inna ilahi rajiun. Telah meninggalkan kita semua mantan Wakapolri Komjen (Purn) Syafruddin,” ujarnya ketika dihubungi awak media di Jakarta, Kamis malam.
Trunoyudo mengatakan, almarhum meninggal dunia karena sakit dan mengembuskan napas terakhir pada pukul 18.14 WIB di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan.
“Semoga husnulkhatimah dan diampuni segala khilaf serta kesalahan beliau,” ucapnya.
Diketahui, Komjen (Purn) Syafruddin merupakan merupakan lulusan Akademi Kepolisian angkatan tahun 1985.
Ia pernah menjabat sebagai Wakapolda Sumut pada tahun 2009 dan Kadiv Propam Polri pada tahun 2012.
Pada tahun 2016, ia diangkat menjadi Wakapolri mendampingi mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian. Jabatan itu diembannya hingga tahun 2018.
Selepas dari jabatan Wakapolri, pada tahun 2018 sampai dengan 2019, ia dipercaya menjadi Menteri PANRB di bawah pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo.
Korban merupakan penumpang motor yang terjebak kemacetan di perlintasan KA Pondok Jati berinisial E (15) yang diketahui merupakan siswa salah satu SMP di Jakarta Timur.
Kejadian terjadi sekitar pukul 19.00 WIB, dimana kereta barang melintas dari arah Jatinegara.
Menurut Kevin, saudara kembar almarhum Evan, kejadian berawal ayahnya dengan korban tengah melintasi perlintasan KA.
Motor yang dikendarai korban datang dari arah Utan Kayu hendak ke Jalan Raya Matraman. Ketika motor melintas di perlintasan KA yang sedang mengalami kemacetan.
Mobil juga ikut terjebak kemacetan sehingga ditabrak kereta namun sopirnya selamat, sedangkan mobil mengalami lecet.
“Jadi saya dari Kramat Asem dari ujung terus menyeberang lewat jembatan ini nah terus ada mobil, nah mobil itu enggak bisa maju,” kata Kevin saat ditemui di lokasi, Rabu.
“Karena tertahan, motor semua masuk dari kanan udah diklakson tetap enggak maju-maju ya akhirnya tertabrak. Bapak sempat maju ke depan, saya juga ke depan,” lanjut Kevin.
Saat ini sekitar pukul 20.00 WIB, korban sudah dievakuasi ke Stasiun Pondok Jati sambil menunggu mobil ambulans.
Kondisi di sekitaran perlintasan KA terus ramai warga dan pengendara. Terlihat ada mobil Gulkarmat Jakarta yang siaga di sekitaran perlintasan
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mengungkap adanya keterlibatan oknum pejabat hingga ke level kepala seksi (kasi) di lingkup Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bekasi dalam kasus pemagaran laut di wilayah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
“Salah satunya di level itu. Karena kepala seksi yang bagian pengukuhan, kenapa tidak mengontrol itu,” kata Nusron di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Menanggapi pertanyaan apakah ada oknum pegawai lain yang terlibat? Nusron menyatakan bahwa informasi detailnya akan diumumkan dalam waktu dekat.
“Ya besoklah aku umumin. Nanti nggak surprise,” ucapnya.
Ia mengatakan proses investigasi internal terhadap pegawai BPN yang diduga terlibat dalam kasus pagar laut Bekasi telah rampung dilaksanakan.
Hasilnya, tidak ditemukan adanya keterlibatan pejabat selevel eselon 1 dan 2, termasuk Kepala Kantor Pertanahan di Bekasi. “Ya memang nggak terlibat,” tegasnya.
Namun, dalam hal pengawasan proses, ia menjelaskan bahwa tanda tangan dari pejabat eselon 1 dan 2 berkaitan dengan proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi tanggung jawab tim ajudikasi.
“Kemarin sudah aku sampaikan di sini kan untuk PTSL, penanggung jawabnya tim ajudikasi,” katanya.
Nusron memastikan bahwa pembangunan pagar laut di Kabupaten Bekasi telah dibatalkan karena sarat dengan manipulasi data tanah.
Menteri Nusron telah melakukan tinjauan lapangan, terdapat ketidaksesuaian antara peta bidang tanah dan kondisi sebenarnya, di mana sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diterbitkan di atas laut.
Kasus ini melibatkan 89 bidang tanah milik 67 pemilik dalam program PTSL. Data peta tanah diduga dimanipulasi dengan pemindahan lokasi dan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB).
Dari total 581 hektare lahan yang dimanipulasi, sebanyak 90 hektare di antaranya diketahui milik sejumlah perusahaan swasta.
Arsip foto – Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang, Jumat, berpamitan dan menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada DPRD di Ibu Kota Jawa Tengah ini
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan mengambil langkah hukum terhadap Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita (HGR) dan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri (AB) pada pekan ini.
“Kami diinformasikan bahwa pekan ini, sebagaimana yang sudah saya sampaikan juga ke rekan-rekan beberapa waktu yang lalu, kemungkinan akan diambil tindakan terhadap saudari HGR beserta suaminya,” kata kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
Tessa tidak menerangkan secara detail langkah seperti apa yang akan ditempuh oleh penyidik KPK, namun dia memastikan bahwa langkah tersebut masih menjadi kewenangan penyidik di ranah penegakan hukum antikorupsi.
Meski demikian Tessa enggan mengomentari soal beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan Mbak Ita sedang kondangan meski beberapa hari sebelumnya mengaku sakit dan mangkir dari panggilan penyidik KPK.
Dia mengatakan pemanggilan terhadap saksi atau tersangka dalam perkara yang ditangani oleh KPK akan dilakukan apabila yang bersangkutan dinyatakan sehat dan bisa menjalani proses hukumnya.
“Saya tidak akan memberikan tanggapan dari sisi itu, yang jelas apabila penyidik sudah menilai yang bersangkutan ternyata dianggap sehat untuk hadir, kemungkinan besar penyidik akan melakukan tindakan -tindakan yang tadi sudah saya sampaikan,” ujarnya.
Menurut Informasi Mbak Ita dan Alwin Basri telah berangkat menuju Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan pada Selasa (11/2). Namun keduanya batal melanjutkan perjalanan ke Jakarta karena alasan kesehatan.
Untuk diketahui, dalam kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik KPK telah menahan dua orang tersangka yakni Direktur PT Chimarder777 dan PT Rama Sukses Mandiri sekaligus Ketua Gapensi Semarang Martono dan Direktur Utama PT. Deka Sari Perkasa P. Rachmat Utama Djangkar.
Keduanya ditahan penyidik KPK pada Jumat (17/1) selama 20 hari ke depan atau hingga 5 Februari 2025.
Penyidik KPK awalnya juga akan melakukan penahanan terhadap Mbak Ita dan Alwin Basri pada Jumat (17/1), namun keduanya tidak hadir sehingga penyidik KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan keduanya menjadi hari ini.
Mbak Ita dan Alwin diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
Dalam perkara tersebut penyidik KPK menetapkan Hevearita, Alwin Basri, dan Martono sebagai tersangka penerima gratifikasi.
Sedangkan Rachmat Utama Djangkar ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait pengadaan meja dan kursi fabrikasi untuk sekolah dasar di Dinas Pendidikan Kota Semarang.
Penyidikan yang dilakukan KPK, yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2023 hingga 2024.
Kemudian dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi pada tahun 2023 sampai 2024.
