Operasional MRT berubah selama libur Natal dan cuti bersama

Operasional MRT berubah selama libur Natal dan cuti bersama

Arsip foto – Sejumlah pengguna moda transportasi MRT saat menunggu kedatangan kereta MRT di Jakarta, Selasa (17/12/2024). ANTARA/Khaerul Izan.

 PT MRT Jakarta mengubah operasional layanan pada 25-26 Desember 2024, yaitu saat libur Natal dan cuti bersama sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Kami akan memberlakukan jadwal operasi khusus saat libur Hari Raya Natal dan cuti bersama 2024,” kata Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo di Jakarta, Selasa.

Perubahan jadwal operasional yang dilakukan perusahaan daerah tersebut, yaitu dalam hal waktu tunggu perjalanan. Ketika normal waktu tunggu hanya 5 menit terutama pada jam sibuk, yakni jam 07.00-09.00 WIB dan 17.00-19.00 WIB.

Sedangkan pada dua hari tersebut waktu tunggu perjalanan menjadi 10 menit dengan jam operasional tetap sama, yaitu dari jam 05.00 WIB sampai 24.00 WIB.

“Pola operasi di atas hanya berlaku untuk dua hari. Pola operasi untuk hari selanjutnya, yaitu Jumat, 27 Desember 2024 akan kembali menggunakan jadwal operasional normal,” tuturnya.

Selain itu, kata Pratomo, dalam rangka menghadirkan pengalaman terbaik bagi masyarakat selama liburan akhir tahun, MRT Jakarta menyiapkan sejumlah program menarik bagi para pelanggan.

Program tersebut di antaranya promo pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan AstraPay dan BCA digital, program promo “feeder” serta program promo di beragam gerai di Stasiun MRT.

Sebelumnya, PT MRT Jakarta memprediksi penumpang akan naik sekitar empat persen selama libur akhir tahun, yakni pada Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

“Total jumlah penumpang periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 diprediksi 2.147.705 orang,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat Selasa (17/12).

Menurut dia, masa angkutan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 telah ditetapkan mulai 18 Desember 2024 hingga 8 Januari 2025.

Prediksi peningkatan jumlah penumpang tersebut didapat dari perhitungan persentase kenaikan dan penurunan penumpang pada hari biasa dan akhir pekan Oktober 2024. Selain itu perhitungan persentase realisasi jumlah penumpang akhir tahun pada 2023.

“Prediksi penumpang pada angkutan Natal tanggal 25 dan 26 Desember, yaitu 142 ribu atau meningkat 12 persen dibandingkan 2023,” katanya.

Sementara itu, prediksi penumpang pada tahun baru, yaitu tanggal 31 Desember 2024 dan 1 Januari 2025 sebanyak 214 ribu penumpang atau meningkat 18 persen dibandingkan periode yang sama pada pergantian tahun lalu.

Daftar rekayasa lalu lintas DKI Jakarta selama malam Tahun Baru 2025

Daftar rekayasa lalu lintas DKI Jakarta selama malam Tahun Baru 2025

Arsip foto – Ribuan warga menyaksikan pesta kembang api menyambut tahun baru 2023 di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin (1/1/2023). Pemprov DKI Jakarta menggelar “car free night” hingga 1 Januari 2023 pukul 02.00 WIB dalam rangka menyambut tahun baru 2023. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

 Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan pihaknya melakukan rekayasa lalu lintas di tiga lokasi utama pada malam Tahun Baru 2025.

Syafrin di Jakarta, Senin (23/12) malam menjelaskan, pada malam pelaksanaan “Semarak Jakarta Mendunia”, Dinas Perhubungan akan melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas pada tiga lokasi yang diselenggarakan malam bebas kendaraan (car free night).

“Yang pertama adalah di kawasan Sudirman, Thamrin sampai Merdeka Barat. Ini akan dilakukan penutupan jalan. Sepanjang Sudirman, Thamrin, Merdeka Barat sampai dengan di Jalan Majapahit dari arah Harmoni ini akan ditutup total ada 30 ruas jalan,” katanya.

Selanjutnya, “car free night” juga akan berlangsung di Jalan Lapangan Banteng Barat pada malam pergantian tahun. Di area ini, Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan rekayasa lalu lintas.

“Jadi dari Jalan Perwira yang biasanya bisa belok kanan ke jalan Lapangan Banteng Barat ini Lapangan Banteng itu akan ditutup. Lalu lokasi di kawasan Kota Tua yang dimulai dari Pintu Besar Selatan kemudian lurus ke arah utara Pintu Besar Utara,” katanya.

Kemudian rekayasa lalu lintas juga akan dilakukan di Jalan Kali Besar Barat. Di jalan tersebut, pengguna jalan nantinya diarahkan untuk belok kanan ke Jalan Kunir, kemudian Jalan Kemukus, Jalan Lada dan kembali lagi ke Pintu Besar Utara.

Tak hanya melakukan rekayasa lalu lintas, Dishub DKI Jakarta juga telah menyiapkan kantong parkir untuk masyarakat yang ingin menghadiri acara-acara malam pergantian tahun.

Syafrin menjelaskan, tempat parkir sudah ada identifikasi di sepanjang Sudirman-Thamrin sebanyak 24 titik yang mampu menampung kendaraan roda dua sebanyak 17.493. Kemudian kendaraan roda empat sebanyak 21.914.

“Namun demikian, menyambut “Semarak Jakarta Mendunia” ini juga akan berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk angkutan umum Jakarta, yakni Transjakarta, MRT dan LRT itu akan digratiskan selama dua hari dari 31 Desember dan tanggal 1 Januari,” kata Syafrin.

Untuk itu, Dishub DKI mengimbau kepada masyarakat, walaupun disiapkan ruang parkir yang cukup, namun diharapkan masyarakat menggunakan transportasi umum untuk ke pusat-pusat kegiatan di malam tahun baru.

Pada malam pergantian tahun, layanan Transjakarta akan operasional selama 24 jam pada 13 koridor utama dengan mengerahkan 2.158 unit bus besar.

Selain itu untuk ganjil-genap, sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2019 bahwa ganjil-genap tidak berlaku pada 25-26 pada hari libur.

“Tetapi tanggal 23, 24, dan 27 Desember, ganjil genap tetap berlaku. Selanjutnya pada tanggal 30 hingga 31 Desember dan 1 Januari, tidak berlaku,” katanya.

Banjir bandang terjang tiga desa di Jember, rumah warga rusak berat

Banjir bandang terjang tiga desa di Jember, rumah warga rusak berat

Warga bergotong royong membersihkan akses jalan yang tertimbun material lumpur dan kayu akibat banjir bandang menerjang tiga desa di Kecamatan Sumberjambe, Selasa (24/12/2024). ANTARA/HO-Camat Sumberjambe/pri.

Banjir bandang menerjang tiga desa di Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur, hingga menyebabkan akses jalan tertimbun tanah longsor dan tidak bisa dilalui.

Sungai di aliran Air Terjun 7 Bidadari meluap pada Senin (23/12) hingga menyebabkan banjir disertai material lumpur berpasir masuk ke jalan pemukiman dan rumah warga, serta menyebabkan akses jalan tertimbun material lumpur.

“Hujan deras yang mengguyur sejak pagi hingga malam pada Minggu (22/12) menyebabkan banjir disertai material lumpur menerjang tiga desa di Kecamatan Sumberjambe,” kata Camat Sumberjambe Umar Faroek saat dikonfirmasi per telepon di Jember, Selasa.

Menurutnya, tiga desa yang dilanda banjir bandang yakni Desa Rowosari, Jambearum, dan Gunung Malang, namun tidak ada korban jiwa dalam bencana alam tersebut.

“Banjir bandang tersebut menyebabkan rumah warga rusak berat atau hancur di Dusun Gardu Timur, Desa Rowosari, dan akses jalan menuju pemukiman warga di Dusun Gardu Timur, Desa Rowosari, terputus karena material lumpur yang cukup tebal di jalan,” tuturnya.

Ia menjelaskan akses jalan yang dipenuhi material lumpur dan kayu sepanjang 100-150 meter agak sulit dibersihkan dengan cara manual, sehingga pihaknya berharap ada bantuan alat berat untuk membersihkan sisa material itu agar akses jalan bisa dilalui kembali.

“Untuk menuju Balai Desa Jambearum masih belum bisa, karena akses jalan tertimbun material lumpur beserta kayu yang terbawa banjir bandang. Hari ini kami gotong royong membersihkan sejumlah akses jalan,” katanya.

Farouk menjelaskan dampak banjir bandang juga menyebabkan sejumlah pipa instalasi air bersih di Desa Jambearum juga rusak, padahal pipa tersebut untuk mengalirkan air bersih kepada warga yang berada di Desa Pringgodani dan Plerean di Kecamatan Sumberjambe.

Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember Widodo Julianto mengatakan akses jalan masih tertutup lumpur dengan ketebalan sekitar 40 cm.

“Sebanyak 25 kepala keluarga sudah mengungsi di rumah saudaranya, karena khawatir terjadi banjir bandang susulan mengingat curah hujan masih cukup tinggi di Jember,” katanya.

Ia menjelaskan BPBD Jember merekomendasikan alat berat untuk membantu warga membersihkan material lumpur disertai kayu-kayu berdiameter sedang hingga besar yang terbawa banjir bandang tersebut

Boxing Day Liga Inggris: Sejarah dan jadwalnya musim ini

Boxing Day Liga Inggris: Sejarah dan jadwalnya musim ini

Bek andalan Chlesea Tosin Adarabioyo (kedua kanan) menghalau serangan pemain Everton dalam laga lanjutan Liga Inggris 2024 – 2024 yang berakhir dengan skor imbang (0-0) di Stadion Goodison Park, Minggu (22/12/2024). ANTARA/HO-Laman resmi Chelsea.

Sebagai pecinta sepak bola, Anda pastinya sudah tidak asing dengan istilah Boxing Day. Istilah itu digunakan dalam ajang Liga Inggris atau Premier League untuk pertandingan yang digelar di akhir tahun atau setelah perayaan Natal.

Boxing Day yang jatuh setiap tanggal 26 Desember adalah salah satu hari yang paling ditunggu dalam kalender Premier League. Tradisi ini tidak hanya menjadi momen liburan keluarga di Inggris, tetapi juga hari besar bagi para pecinta sepak bola.

Pada hari ini, tim-tim Premier League saling berhadapan dalam rangkaian pertandingan yang seringkali penuh drama dan kejutan.

Sejarah Boxing Day dalam sepak bola Inggris

Boxing Day memiliki akar sejarah yang dalam di Inggris. Nama “Boxing Day” tidak terkait dengan istilah olahraga tinju, nama ini berasal dari tradisi memberi kotak hadiah kepada pekerja dan masyarakat kurang mampu tepat satu hari setelah hari Natal atau yang dikenal dengan istilah “Christmas Box” yang akhirnya menjadi asal muasal Boxing Day.

Dalam dunia sepak bola, tradisi pertandingan pada Boxing Day dimulai sejak era Football League pada akhir abad ke-19 atau tahun 1888. Saat itu Boxing Day mempertemukan Preston North End melawan Derby County yang berkesudahan untuk kemenangan Preston dengan skor akhir 5-0.

Ketika itu, pertandingan diadakan sebagai bagian dari perayaan musim liburan dan menarik banyak penonton karena sebagian besar orang sedang menikmati waktu libur.

Tak jarang juga ada yang mengaitkan Boxing Day dengan momen gencatan senjata antara tentara Inggris dan Jerman selama Perang Dunia I pada 1914 di perbatasan Belgia.

Terlepas dari panasnya peperangan saat itu, kedua negara sepakat untuk berdamai sejenak dan menghabiskan momen Natal bersama-sama dengan bermain sepak bola.

Kedua versi tersebut sama-sama menyimpan sejarah bagi Inggris dan sepak bolanya. Bahkan sampai saat ini Boxing Day selalu jadi momentum yang ditunggu-tunggu oleh penggemar sepak bola dunia.

Premier League memutuskan untuk melanjutkan tradisi ini, dan menjadikannya sebagai salah satu sorotan utama musim kompetisi.

Banyak laga ikonik tercipta di hari ini, dengan atmosfer stadion yang meriah dan sering kali penuh dengan gol-gol spektakuler.

Jadwal Boxing Day Premier League musim 2024/2025

Musim ini, para penggemar Premier League dapat menikmati hampir 10 jam sepak bola tanpa henti dengan delapan pertandingan yang dijadwalkan pada Boxing Day.

Berikut jadwal lengkapnya:

Kamis, 26 Desember 2024

  • 19:30 WIB – Manchester City vs Everton – Etihad Stadium, Manchester

22:00 WIB – Lima pertandingan serentak:

  • Bournemouth vs Crystal Palace – Vitality Stadium, Bournemouth
  • Chelsea vs Fulham – Stamford Bridge, London
  • Newcastle vs Aston Villa – St. James’ Park, Newcastle
  • Nottingham Forest vs Tottenham Hotspurs – The City Ground, Nottingham
  • Southampton vs West Ham – St. Mary’s Stadium, Southampton

Jumat, 27 Desember 2024

  • 00:30 WIB – Wolverhampton Wanderers vs Manchester United – Molineux Stadium, Wolverhampton
  • 03:00 WIB – Liverpool vs Leicester City – Anfield, Liverpool
  • Sabtu, 28 Desember 2024

Bagi empat tim yang tidak bertanding pada Boxing Day, pertandingan mereka dijadwalkan sehari setelahnya pada waktu Inggris:

  • 02:30 WIB – Brighton & Hove Albion vs Brentford – American Express Stadium, Falmer
  • 03:15 WIB – Arsenal vs Ipswich Town – Stadion Emirates, London

Mengapa Boxing Day begitu spesial?

Pertandingan Boxing Day sering kali dianggap lebih dari sekadar laga biasa. Banyak cerita menarik yang tercipta, seperti pertarungan sengit di papan atas maupun perjuangan tim papan bawah untuk keluar dari zona degradasi.

Selain itu, atmosfer meriah di stadion yang dipenuhi para pendukung menambah daya tarik tersendiri.

Perppu anulir PPN 12 persen tunjukkan keberpihakan Presiden ke rakyat

Perppu anulir PPN 12 persen tunjukkan keberpihakan Presiden ke rakyat

Sejumlah pengunjuk rasa membawa poster saat aksi penolakan PPN 12 persen di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/12/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/foc/am.

Center of Economic and Law Studies (Celios) menyatakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menganulir kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen dapat menunjukkan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto pada rakyat.

“Ini saatnya Presiden Prabowo menerbitkan Perppu membatalkan kenaikan PPN 12 persen di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan berpihak pada masyarakat menengah bawah yang tengah dihimpit berbagai kesulitan ekonomi,” kata Direktur Hukum Celios Mhd Zakiul Fikri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Dari hasil kajian Celios, kenaikan tarif PPN berpotensi meningkatkan inflasi secara signifikan. Berkaca pada pengalaman 2022, perubahan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen menimbulkan lonjakan inflasi dari 3,47 persen (yoy) menjadi 4,94 (yoy). Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen nantinya diperkirakan dapat membuat inflasi menyentuh 4,11 persen (yoy) pada tahun depan, dari posisi terakhir 1,55 persen (yoy) pada November 2024.

Meningkatnya inflasi berpotensi memicu pelemahan konsumsi rumah tangga. Dari perhitungan Celios, kelas menengah diprediksi mengalami penambahan pengeluaran hingga Rp354.293 per bulan atau Rp4,2 juta per tahun dengan adanya kenaikan tarif PPN 12 persen (dikaitkan dengan asumsi inflasi). Sedangkan, keluarga miskin diprediksi menanggung kenaikan pengeluaran hingga Rp101.880 per bulan atau Rp1,2 juta per tahun.

Meningkatnya jumlah pengeluaran, lanjut Zakiul, berbanding terbalik dengan peningkatan pemasukan dari gaji bulanan. Sebagai contoh, rata-rata kenaikan gaji di Indonesia pada 2023 hanya 2,8 persen atau setara dengan Rp89.391 per bulan.

Pada tahun yang sama, jumlah pengangguran menyentuh angka 11,7 persen, salah satunya dipicu oleh pemutusan hubungan kerja (PHK). Per November 2024, telah terjadi PHK terhadap 64.751 orang.

Atas berbagai kondisi itu, Zakiul menilai, Pemerintah memiliki urgensi untuk membatalkan kenaikan PPN menjadi 12 persen.

“Ketentuan mengenai pemungutan pajak seharusnya dapat mewakili kepentingan rakyat atau publik, sejalan dengan prinsip tidak ada pajak tanpa keterwakilan (no taxation without representation). Ketika data menunjukkan bahwa kenaikan PPN berdampak pada krisis ekonomi bagi masyarakat dan menghantarkan rakyat ke jurang kemiskinan, maka berarti secara materiil norma perundang-undangan yang memerintahkan kenaikan PPN tidak memuat kepatutan dan keadilan hukum,” jelas dia.

Ia menggarisbawahi tujuan norma hukum dibuat bukan hanya untuk kepentingan kepastian hukum (rechtszekerheid), tetapi harus pula memuat kemanfaatan-kepatutan dan keadilan hukum (billijkheid en rechtvaardigheid).

Bila kebijakan PPN 12 persen dalam UU HPP tetap dijalankan, dia khawatir dapat menyebabkan timbulnya masalah hukum (rechtsprobleem) atau bahkan kekacauan hukum (rechtsverwarring).

“Masalah hukum itu mulai dari inflasi atau naiknya harga barang jasa, merosotnya kemampuan konsumsi rumah tangga kelas menengah ke bawah, meningkatnya angka pengangguran, tertekannya UMKM dan industri manufaktur, serta potensi menambah jumlah rakyat miskin di Indonesia,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia berpendapat keberadaan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Bab IV Pasal 4 Angka 2 UU HPP 2021 tidak memadai karena tidak memuat kepatutan dan keadilan hukum.

Namun, mengingat kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk membuat atau merevisi undang-undang melalui prosedur biasa, karena proses yang panjang dan DPR sedang masa reses hingga 15 Januari 2025, Pemerintah bisa menggunakan jalur penerbitan Perppu.

Penerbitan Perppu sering dilakukan pada masa pemerintahan sebelumnya, yakni pada kepemimpinan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Salah satunya terkait dengan pajak, yaitu Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Kepentingan Pajak.

Kalender Hijriah 2025 dan hari-hari besar umat Islam 1446/1447 H

Kalender Hijriah 2025 dan hari-hari besar umat Islam 1446/1447 H

Sejumlah pelajar Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kediri mengikuti pawai memperingati Tahun Baru 1444 Hijriah di Kediri, Jawa Timur, Jumat (29/7/2022). Pawai dengan mengumandangkan selawat tersebut untuk memperkenalkan kalender Hijriah kepada para pelajar sekaligus sebagai syiar Islam kepada masyarakat. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/hp.

Tahun 2025 Masehi akan menjadi tahun yang penuh makna bagi umat Islam, karena bertepatan dengan tahun 1446 dan 1447 Hijriah.

Perpindahan tahun Hijriah ini membawa berbagai peristiwa penting yang menjadi bagian dari kalender Islam.

Beberapa hari besar umat Islam yang diperingati dalam tahun 1446/1447 Hijriah antara lain adalah Tahun Baru Hijriah yang jatuh pada 1 Muharram, Maulid Nabi Muhammad SAW yang diperingati pada 12 Rabiul Awal, serta hari-hari penting lainnya seperti Nuzulul Quran, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha.

Momen-momen tersebut menjadi bagian penting dalam kalender Islam yang selalu dinantikan oleh umat Muslim. Setiap momen ini memiliki makna mendalam yang memberikan kesempatan bagi umat Muslim untuk melakukan refleksi diri, meningkatkan ibadah, dan mempererat tali persaudaraan.

Perayaan dan peringatan tersebut tidak hanya sebagai bentuk ritual, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antar sesama dan mendekatkan diri kepada Tuhan.

Selain itu, kalender Hijriah 2025 juga mencatatkan pentingnya penyesuaian dalam kegiatan ibadah umat Islam. Perubahan tanggal dalam kalender ini mempengaruhi berbagai aktivitas keagamaan, seperti pelaksanaan puasa, haji, dan zakat, yang harus disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan dalam ajaran Islam.

Oleh karena itu, penting bagi umat Muslim untuk memahami perubahan-perubahan tersebut guna memastikan ibadah dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Dengan memperhatikan kalender Hijriah, umat Islam dapat menjalankan kewajiban agama mereka dengan lebih terorganisir dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Daftar hari besar umat Islam 2025 atau 1446/1447 H

– Puasa Ayyamul Bidh Rajab: 13-15 Januari

– Isra Miraj Nabi Muhammad SAW: 27 Januari

– Puasa Ayyamul Bidh Syakban: 12-14 Februari

– Awal Puasa Ramadhan: 1 Maret

– Idul Fitri 1446 H: 31 Maret-1 April

– Puasa Ayyamul Bidh Syawal: 12-14 April

– Puasa Ayyamul Bidh Dzulqaidah: 11-13 Mei

– Idul Adha 1446 H: 6 Juni

– Hari Tasyrik: 7-9 Juni

– Puasa Ayyamul Bidh Dzulhijjah: 10-12 Juni

– Tahun Baru Islam (1 Muharram 1447 H): 26 Juni

– Puasa Tasua: 4 Juli

– Puasa Asyura: 5 Juli

– Puasa Ayyamul Bidh Muharram: 8-10 Juli

– Puasa Ayyamul Bidh Safar: 7-9 Agustus

– Maulid Nabi Muhammad SAW: 5 September

– Puasa Ayyamul Bidh Rabiul Awal: 6-8 September

– Puasa Ayyamul Bidh Rabiul Akhir: 5-7 Oktober

– Puasa Ayyamul Bidh Jumadil Awal: 4-6 November

– Puasa Ayyamul Bidh Jumadil Akhir: 4-6 Desember

Perayaan-perayaan besar dalam Islam menjadi momen penting bagi umat Muslim untuk mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan ibadah.

Selain itu, beberapa di perayaan umat Islam juga menjadi ajang untuk saling memaafkan dan memperbaiki hubungan yang mungkin telah retak.

Selain mempererat hubungan antar individu, perayaan-perayaan ini juga menjadi waktu yang tepat untuk memperdalam pemahaman tentang ajaran agama Islam. Melalui berbagai kegiatan keagamaan dan sosial yang dilakukan selama perayaan, umat Muslim dapat meningkatkan kualitas ibadah dan memperkuat ukhuwah (persaudaraan).

PDIP belum terima kabar Hasto ditetapkan tersangka oleh KPK

PDIP belum terima kabar Hasto ditetapkan tersangka oleh KPK

Arsip foto – Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Jumat (10/1/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz/pri.

 Juru bicara DPP PDI Perjuangan (PDIP) Chico Hakim mengaku belum menerima kabar Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sampai detik ini belum ada info akurat yang kami terima terkait apakah sudah dijadikan tersangkanya Pak Sekjen,” kata Chico kepada awak media di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, dugaan politisasi hukum terhadap PDI Perjuangan semakin kuat. Chico menyebut dugaan Hasto ditetapkan sebagai tersangka sudah lama beredar.

“Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk menersangkakan Sekjen sudah sejak lama,” ujarnya.

Selain itu, dirinya menilai ada upaya untuk menenggelamkan PDIP. Kendati demikian, tekanan terhadap PDIP membuat kader semakin kuat dan solid.

“Ketika ada ancaman surat perintah penyidikan (sprindik) pada beberapa ketua umum partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan/pilihan/dukungan suatu kekuatan itu bukti nyata politisasi hukum,” pungkas Chico.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan akan mengecek terlebih dulu informasi soal penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka korupsi.

“Saya akan coba cek terlebih dahulu infonya, bila ada update akan disampaikan ke rekan-rekan jurnalis,” tambah Tessa saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Menurut kabar yang beredar Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan buronan KPK Harun Masiku.

Penetapan nama Hasto Kristiyanto sebagai tersangka tertuang dalam surat perintah penyidikan atau sprindik bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Karena serah terima jabatan pimpinan KPK telah dilakukan pada 20 Desember 2024, artinya surat perintah penyidikan tersebut ditandatangani oleh pimpinan baru KPK.

Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

KPK cegah Hasto Kristiyanto keluar negeri

KPK cegah Hasto Kristiyanto keluar negeri

Arsip foto – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berjalan menuju mobilnya usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/8/2024). ANTARA FOTO/Reno Esnir/aa.

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi untuk memberlakukan larangan bepergian ke luar negari terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI) setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku.

“Pada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang kami miliki atau POB (Pedoman Operasional Baku) yang kami miliki, ketika ini naik (penyidikan) juga diikuti dengan pencekalan. Pencekalan terhadap yang bersangkutan,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Asep menerangkan larangan tersebut berlaku selama enam bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Larangan tersebut juga diterapkan kepada semua pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

“Pencekalan seperti biasa enam bulan, nanti bisa diperpanjang, seperti itu. Tidak hanya orang tertentu ya, memang itu semuanya seperti itu,” ujarnya.

Larangan bepergian ke luar negeri tersebut tidak hanya diberlakukan kepada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, namun juga bisa diterapkan kepada pihak dinilai penting dalam proses penyidikan.

“Kemudian juga terhadap orang-orang yang berkaitan dan kita duga bahwa dia memiliki informasi dan akan menyulitkan apabila dia berada atau ke luar negeri, seperti itu,” tuturnya.

KPK pada Selasa (24/12) menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Seyto menyebut Hasto mengatur dan mengendalikan Donny untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui kader PDIP Agustiani Tio Fridelina.

“HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019-23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel,” ujar Setyo.

Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

KPK tetapkan dua tersangka baru dalam kasus Harun Masiku

KPK tetapkan dua tersangka baru dalam kasus Harun Masiku

Ketua KPK Setyo Budiyanto berikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

“Tersangka DTI bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Setyo mengungkapkan HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi Anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil I Sumsel.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui kader PDIP Agustiani Tio Fridelina.

“HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019-23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel,” ujar Setyo.

Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

Indonesia disebut resmi jadi negara mitra BRICS pada Januari 2025

Indonesia disebut resmi jadi negara mitra BRICS pada Januari 2025

Arsip foto – Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia, Kamis (24/10/2024). ANTARA/HO-Kemlu RI.

Indonesia akan resmi menjadi salah satu dari 9 negara mitra organisasi BRICS mulai 1 Januari 2025, demikian disampaikan ajudan kepresidenan Rusia Yury Ushakov pada Senin (23/12).

Selain Indonesia, delapan negara lain yang dipastikan turut menyandang status negara mitra BRICS pada tanggal yang sama, yaitu Belarus, Bolivia, Kazakhstan, Thailand, Kuba, Uganda, Malaysia, dan Uzbekistan.

“Menjelang KTT BRICS di Kazan, kami menerima 35 pengajuan keanggotaan BRICS. Tak diragukan lagi, salah satu hasil terpenting KTT tersebut adalah pembentukan kategori ‘negara mitra BRICS’,” ucap Ushakov dalam sebuah konferensi pers.

Ia menjelaskan, dari proposal yang disampaikan kepada 13 negara yang mengajukan keanggotaan, kesembilan negara di antaranya, termasuk Indonesia, telah menyampaikan kesiapan menjadi negara mitra BRICS.

“Kami juga masih menunggu respons dari empat negara lain yang telah kami kirimi undangannya,” kata ajudan presiden Rusia itu.

Lebih dari 20 negara menyatakan berminat terhadap BRICS, ucapnya, sembari menambahkan bahwa pintu BRICS senantiasa terbuka untuk negara-negara sepemikiran untuk bergabung, tutur Ushakov.

Oktober lalu, Rusia menjadi tuan rumah KTT BRICS yang diselenggarakan di Kazan. Agenda internasional tersebut dihadiri 41 delegasi dari 30 negara serta enam ketua organisasi internasional.

Menurut Ushakov, tingginya jumlah hadirin selaras dengan “ketertarikan negara-negara Selatan Global dan negara-negara Timur untuk bekerja sama dengan BRICS”.

Selain itu, bersatunya negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah elemen penting dalam menciptakan dunia multipolar dan “kekuatan pemersatu” yang dapat membela kepentingan negara-negara Selatan Global dan negara-negara Timur, ucap dia.

Ajudan Kremlin itu lantas menuduh Amerika Serikat dan sekutunya berupaya menekan negara-negara yang diundang dalam KTT BRICS yang lalu supaya urung terlibat dalam agenda organisasi itu.