Luhut Targetkan yang Berhak Isi BBM Subsidi 1 Oktober, Ini Kriterianya

Petugas mengisi BBM mobil di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) milik PT Pertamina di Jakarta, Selasa (28/8). Saat ini sebanyak 60 terminal BBM Pertamina telah menyalurkan biodiesel 20% atau B20 untuk PSO (Public Service Obligation/subsidi). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Ilustrasi Pengisian BBM Pertamina (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pihaknya berharap pemberlakuan pengetatan konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Solar Subsidi di Indonesia bisa diberlakukan mulai 1 Oktober 2024 mendatang.

“Kita berharap ya itu (dilaksanakan Oktober 2024),” jawab Luhut saat ditanya kepastian pemberlakuan pengetatan konsumen BBM bersubsidi pada 1 Oktober 2024 mendatang, ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), dikutip Jumat (6/9/2024).

Dalam waktu dekat ini, Luhut bilang, pemerintah akan melakukan rapat dengan Presiden RI Joko Widodo untuk bisa mengambil keputusan perihal rencana pengetatan konsumen BBM subsidi di Indonesia.

“Ini lagi mulai (sosialisasi), nanti kita mau rapat sekali lagi dengan Presiden (Jokowi), baru nanti kita (pengetatan konsumen BBM subsidi) diputuskan oleh Presiden,” tegas Luhut.

Kelak, masyarakat yang bukan termasuk dalam golongan berhak menerima BBM subsidi kedepannya tidak akan lagi bisa membeli BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar Subsidi. “Bukan pengetatan, orang yang nggak berhak (membeli BBM subsidi) tuh jadi nggak dapat, itu saja,” tandasnya.

Kriteria pengguna BBM Subsidi

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini masih melakukan sosialisasi agar pelaksanaan BBM subsidi tepat sasaran pada 1 Oktober dapat diberlakukan.

“Memang ada rencana begitu (1 Oktober). Karena begitu aturannya keluar, Permen-nya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” kata Bahlil ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI beberapa waktu lalu, dikutip Senin (02/09/2024).

Setidaknya, ada beberapa kategori kendaraan yang tidak lagi diperbolehkan menggunakan Pertalite dan Solar bersubsidi. Salah satunya, yakni berdasarkan kapasitas mesin mobil atau Cubicle Centimeter (CC).

Berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia, mobil bensin dengan kapasitas mesin (CC) di atas 1.400 CC tidak lagi diperbolehkan menggunakan Pertalite. Sementara, mobil diesel dengan kapasitas mesin diatas 2.000 CC tidak diperbolehkan lagi menggunakan Solar subsidi.

Lantas apa saja mobil yang terancam dilarang minum BBM subsidi?

Mobil yang kemungkinan dilarang menggunakan BBM Pertalite:

1. Toyota Avanza dengan kapasitas mesin 1,496 cc

2. Honda BRV memiliki kapasitas mesin 1498 cc

3. Mitsubishi Xpander dengan kapasitas mesin 1.499 cc

4. Suzuki Ertiga dengan kapasitas mesin 1.462 cc

5. Mazda 2 berkapasitas 1496 cc

6. Nissan Livina berkapasitas 1499 cc

7. Hyundai Creta dengan kapasitas mesin 1.497 cc

8. Kia Seltos dengan kapasitas mesin bensin 1.498 cc

Merek mobil yang terancam dilarang menggunakan BBM Solar Subsidi:

1. Toyota Fortuner memiliki dua pilihan mesin diesel, yaitu 2.393 cc dan 2.755 cc

2. Mitsubishi Pajero Sport memiliki dua pilihan mesin diesel, 2.477 cc dan 2.442 cc

3. Chevrolet Trailblazer dengan dua pilihan mesin diesel berkapasitas 2.499 cc dan 2.500 cc

4. Nissan Terra dengan kapasitas mesin 2.488 cc

5. Mazda CX-8 dengan kapasitas mesin 2.488 cc

6. Hyundai Santa Fe dengan kapasitas mesin diesel 2.151 cc.

https://slots-kas138.store/

China Acak-Acak Tetangga RI, Kini ‘Serang’ Harta Karun Malaysia

PUTRAJAYA, MALAYSIA - OCTOBER 13: Detail view of Malaysian flag in Perdana Putra, the office complex of the Prime Minister of in Putrajaya in the background prior to the 26th Le Tour de Langkawi 2022, Stage 3 a 124.2km stage from Putrajaya to Genting Highlands 1649m / #PETRONASLTdL2020 / on October 13, 2022 in Putrajaya, Malaysia. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Foto: Bendera Malaysia di Perdana Putra, kompleks kantor Perdana Menteri di Putrajaya (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Malaysia jadi korban baru klaim China di Laut China Selatan (LCS). Negara itu dilaporkan menerima nota diplomatik dari Beijing yang menuntut Kuala Lumpur segera menghentikan semua kegiatan di wilayah maritim kaya minyak, di lepas negara bagian Sarawak, pulau Kalimantan.

Laporan dimuat pertama kali oleh media Filipina, Inquirer, akhir Agustus kemarin. Namun rincian diplomatik itu diberikan sejak 18 Februari.

Laporan tersebut mengatakan China menuduh Malaysia melanggar batas wilayah yang tercakup dalam “10 garis putus-putusnya”. Ini merujuk peta kontroversial China yang menunjukkan klaim kedaulatannya di LCS.

“Nota diplomatik tersebut juga menyatakan ketidaksenangan Beijing atas aktivitas eksplorasi minyak dan gas Malaysia di dekat Luconia Shoals, yang dekat dengan Sarawak,” kata laman itu, dikutip Jumat (6/9/2024).

Hal ini pun mendapat komentar Malaysia langsung. Meski tak membenarkan atau membantah laporan, Kementerian Luar Negeri Malaysia memandang kebocoran dokumen itu sebagai hal yang memprihatinkan.

Pemerintah telah meminta penyelidikan internal terhadap pelanggaran informasi rahasia tersebut. Termasuk dengan keterlibatan kepolisian.

Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, menegaskan akan terus melanjutkan eksplorasi minyak dan gas di LCS. Ia berujar hal itu penting karena menyanggut keberlangsungan hidup Malaysia sendiri.

“Apa yang kami lakukan dalam hal eksplorasi minyak tentu saja berada di perairan kami,” kata Anwar kepada wartawan yang bepergian bersamanya dalam kunjungan ke Rusia, Kamis, dikutip Reuters dan AP.

Petronas temukan minyak di Madura. (Dok.SKK Migas)
Foto: Petronas temukan minyak di Madura. (Dok.SKK Migas)

“Kami mungkin akan menanggapi China dengan menjelaskan posisi kami bahwa kami tidak pernah bermaksud untuk bersikap provokatif, bermusuhan secara tidak perlu,” tegas Anwar lagi.

“Kami tentu harus beroperasi di perairan kami dan mengamankan keuntungan ekonomi, termasuk pengeboran minyak, di wilayah kami,” tambahnya.

“Jika mereka terus melanjutkan pertikaian, maka kami harus mendengarkan dan mereka (China) harus mendengarkan. Namun, hal itu tidak boleh merusak hubungan bilateral yang baik antara kedua negara ini,” jelasnya ke pemerintahan Presiden China Xi Jinping.

Menurut berbagai sumber, LS kaya akan kekayaan alam. Mulai dari cadangan migas yang besar, ikan hingga logam tanah jarang (Rare Earth Element/REE) yang aplikasinya banyak untuk industri hilir berteknologi tinggi.

Cadangan minyak LCS diperkirakan mencapai 7,7 miliar barel. Sementara estimasi lainnya memperkirakan jumlahnya mencapai 213 miliar barel atau hampir 80% dari cadangan minyak Arab Saudi, berdasarkan informasi tahun 2012.

Council for Foreign Relations (CFR) menyatakan di LCS ada sekitar 900 triliun kaki kubik gas alam. Sumber lain dari American Security Project menyebutkan bahwa cadangan gas di LCS mencapai 266 triliun kaki kubik dan menyumbang 60%-70% dari total cadangan hidrokarbon teritori tersebut.

Sebelumnya di 2020, menurut Asia Financial Times, China juga sempat bersengketa dengan Vietnam karena migas di LCS. Kapal angkatan laut China disebut telah mencegah proyek pengeboran dilakukan di perairan lepas Vietnam sehingga negara itu harus membayar denda ke kontraktor.

Dilaporkan The Diplomat, Vietnam harus membayar kompensasi sebesar US$ 1 miliar (Rp 14,6 triliun, asumsi Rp 14.621/US$) kepada dua perusahaan minyak internasional karena membatalkan kontrak mereka di perairan tersebut.

Sementara itu di 2019, cadangan minyak China yang baru ditemukan mencapai 1,124 miliar ton. Meski penemuan energi dan data terkait, menurut Asia Times Financial biasanya tidak dipaparkan secara gamblang karena masuk rahasia negara.

https://extension.jp.net/

BUMN Energi Tanzania Gandeng Pertamina Jajaki Peluang Baru Hulu Migas

Dok Pertamina
Foto: Dok Pertamina

Perusahaan minyak nasional Tanzania, Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC), menjalin kerja sama dengan PT Pertamina International EP (PIEP) yang merupakan bagian dari PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream Pertamina. Kerja sama ini didorong tingginya konsumsi energi negara-negara di wilayah Afrika.

Kesepakatan kerja sama TPDC dengan Pertamina dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Pertamina dan TPDC yang ditandatangani tanggal 22 Agustus 2023 oleh Direktur Utama Pertamina dan Managing Director (MD) TPDC.

Pertamina melalui PIEP dan TPDC telah melaksanakan lingkup capability building batch 1 serta kegiatan evaluasi blok hulu yang disepakati oleh Pertamina dan TPDC. Namun masih terdapat potensi kolaborasi untuk stream upstream dan downstream serta kegiatan lanjutan untuk capability building batch 2.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pertamina melalui Fungsi Business Development dan TPDC telah melakukan diskusi lebih lanjut atas rencana amandemen MOU pada article perpanjangan jangka waktu MOU. Perpanjangan MoU Pertamina – TPDC tersebut dimaksudkan untuk menambah durasi MoU untuk satu tahun ke depan.

Kesepakatan kerja sama TPDC dengan Pertamina dituangkan dalam Amandemen Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani pada 30 Agustus 2024 lalu oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan dilanjutkan dengan pertukaran dokumen dalam pertemuan Indonesia-Africa Forum di Bali, Indonesia, Selasa (3/9/2024).

MoU antara TPDC dan Pertamina mencakup program pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan upaya penelitian kolaboratif yang dapat lebih meningkatkan kemampuan kedua belah pihak dalam mengadopsi dan menerapkan praktik energi berkelanjutan. Selain itu, kedua belah pihak juga menjajaki kemitraan investasi.

“Kerja sama di sektor energi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan Indonesia dan Afrika dalam menciptakan jaringan energi yang lebih saling terhubung dan tangguh,” ujar Corporate Secretary Subholding Upstream Pertamina, Arya Dwi Paramita dalam keterangan resmi, Rabu (4/9/2024).

Sebelumnya Pertamina dan TPDC telah menyelesaikan penilaian terhadap 2 blok migas di Tanzania, yakni West Songo-Songo dan North Mnazi Bay. Kedua perusahaan terus menggali potensi bisnis di sektor non-hulu di Tanzania yang dapat mendukung kinerja Pertamina secara keseluruhan dan lintas subholding.

Pada kegiatan tersebut, hadir TPDC Board Chairman, Ambassador Ombeni Sefue; Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati; Direktur Utama PT Pertamina Internasional EP (PIEP) Jaffee Arizon Suardin; Zanzibar Minister of Labour, Economic Affairs & Investment, Shariff Ali Shariff; Deputy Minister, Foreign Affairs & East Africa Cooperation, Cosato David Chumi; dan Duta Besar Tanzania untuk Indonesia, Macocha Tembele.

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan, rekam jejak Pertamina Grup di berbagai negara di Afrika telah dibangun sejak 2013. Melihat potensi besar Afrika, Pertamina secara berkelanjutan membangun kerjasama strategis dengan Afrika.

“Kerja sama dengan Tanzania ini menjadi bukti semangat Pertamina untuk berkembang bersama sejumlah negara di Afrika. Masih banyak potensi energi yang bisa dikembangkan dan tentunya nanti mampu memberikan benefit kepada kedua belah pihak,” ungkap Fadjar.

PHE akan terus berkomitmen menjaga praktik bisnis sesuai dalam jalur tren investasi berkelanjutan dan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta mengutamakan aspek safety. PHE berkomitmen pada Sepuluh Prinsip Universal atau Ten Principles dari United Nations Global Compact (UNGC) dalam strategi dan operasionalnya, sebagai bagian penerapan aspek ESG. PHE telah terdaftar dalam UNGC sebagai partisipan sejak Juni 2022.

Mendukung aspek Governance, PHE juga senantiasa berkomitmen Zero Tolerance on Bribery dengan memastikan pencegahan atas fraud dilakukan dan memastikan perusahaan bersih dari penyuapan. Salah satunya dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah terstandarisasi ISO 37001:2016.

PHE terus mengembangkan pengelolaan operasi yang prudent dan excellent di dalam dan luar negeri secara profesional untuk mewujudkan pencapaian menjadi perusahaan minyak dan gas bumi kelas dunia dengan predikat Environmental Friendly, Social Responsible dan Good Governance.

https://slots-kas138.store/

Aktor Yoo Ah-in Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Narkoba

Yoo Ah-in (WireImage/Han Myung-Gu)
Foto: Yoo Ah-in (WireImage/Han Myung-Gu)

Aktor Korea Selatan, Yoo Ah-in divonis hukuman satu tahun penjara oleh Pengadilan Distrik Pusat Seoul karena penggunaan narkoba berulang kali, Selasa (3/9).

Melansir Korea Herald, sidang yang dipimpin oleh Ketua Hakim Ji Gwi Yeon itu langsung menahan Yoo. Sang aktor juga wajib membayar denda 2 juta won (Rp 23 juta).

Tidak hanya itu, Yoo Ah-in juga harus membayar biaya tambahan sebesar 1,54 juta won atau Rp 17,7 juta. Biaya tersebut untuk membayar biaya tambahan untuk nilai barang-barang yang diperoleh secara ilegal.

“Narkotika yang diresepkan, seperti propofol, diawasi ketat karena potensinya menimbulkan ketergantungan dan kecanduan. Terdakwa memanfaatkan kelemahan dalam kerangka peraturan untuk melakukan pelanggaran, yang menyoroti sifat serius dari kejahatan tersebut,” demikian laporan pengadilan tersebut, Selasa (3/9/2024).

“Lebih jauh, berdasarkan keadaan yang terdokumentasi, ketergantungan terdakwa pada obat-obatan psikotropika tampaknya parah, yang menunjukkan bahwa kecil kemungkinan Yoo tidak akan melakukan kejahatan itu lagi. Kekhawatiran ini diperparah oleh fakta bahwa, meskipun ada peringatan dan penjelasan yang jelas dari para profesional medis tentang bahaya penggunaan propofol yang berlebihan sejak 2021, terdakwa terus melakukan pelanggaran tersebut,” tambah pengadilan.

Namun, pengadilan mempertimbangkan fakta bahwa Yoo memiliki riwayat menderita gangguan tidur dan depresi.

“Pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa telah menderita gangguan tidur dan depresi dalam jangka waktu yang lama, dan bahwa motif utama tindakannya tampaknya adalah rasa sakit akibat ketidakmampuannya untuk tidur,” kata pengadilan.

“Juga dipertimbangkan bahwa terdakwa telah secara terbuka mengakui ketergantungannya terhadap narkoba dan terus berupaya untuk mengatasinya. Selain itu, pengadilan mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya yang melanggar hukum dan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya yang melebihi denda,” kata pengadilan.

Ketika ditanya oleh pengadilan apakah ia memiliki pernyataan akhir sebelum dipenjara, Yoo pun mengatakan permintaan maaf.

“Saya minta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran bagi banyak orang,” kata pria 37 tahun itu.

Sebagai informasi, Yoo didakwa atas menyalahgunakan propofol, obat yang digunakan untuk menginduksi anestesi, serta midazolam, ketamin, dan remimazolam sebanyak 181 kali antara tahun 2020 hingga 2022.

Dakwaan terhadapnya juga mencakup pembelian sekitar 1.100 pil tidur dengan resep atas nama orang lain dari tahun 2021 hingga 2022, dan menghisap ganja saat berada di Amerika Serikat bersama empat rekannya.

Yoo juga memiliki dua film yang segera rilis yakni The Match yang akan tayang di Netflix dan Hi.5 di bioskop.

Menurut Netflix, perilisan film olahraga The Match akan ditunda sementara. The Match, menampilkan Lee Byung-hun dan Yoo sebagai pemeran utama, menceritakan kisah Baduk atau pemain go Korea.

Sementara itu, NEW yakni distributor Hi.5, film fantasi yang dibintangi Yoo yang selesai syuting pada tahun 2021, juga menyatakan bahwa mereka belum memutuskan tanggal rilis film tersebut.

“Saat ini kami tengah memantau perkembangan situasi,” kata seorang pejabat NEW kepada The Korea Herald.

Agensi Yoo, United Artists Agency, belum memberikan komentar terkait rencana mereka dengan aktivitas Yoo di masa mendatang.

Sejak debutnya di layar kaca pada tahun 2003 dalam sebuah iklan, Yoo telah muncul dalam sejumlah serial dan film Korea yang populer seperti “Secret Love Affair” (2014), “Veteran” (2015), dan “The Throne” (2015).

Yoo meraih penghargaan aktor terbaik di Blue Dragon Film Awards ke-36 dan ke-41 untuk penampilannya dalam “The Throne” dan “Voice of Silence” (2020), dan semakin populer berkat perannya sebagai pemimpin agama semu Jin-soo dalam serial fantasi populer Netflix “Hellbound” (2021).

https://extension.jp.net/

BSI Disebut Ubah Arah Kompetensi Bank Syariah, Ini Kata OJK

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae dalam CNBC Indonesia Sharia Economic Forum pada Selasa (3/9/2024). (CNBC Indonesia TV)
Foto: Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae dalam CNBC Indonesia Sharia Economic Forum pada Selasa (3/9/2024). (CNBC Indonesia TV)

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyebut kehadiran PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) atau BSI turut mengubah arah kompetisi perbankan syariah. Menurut dia, skala BSI yang besar lebih menonjol dibandingkan bank syariah lainnya sehingga bisa bersaing dengan bank konvensional.

Menurutnya hal tersebut sulit terjadi sebelumnya, sehingga prioritas yang didorong dalam pengembangan perbankan syariah adalahsalah satunya melakukan konsloidasi.

“Yang satu kayak raksasa, yang satu kita sebut kecil-kecil. Ini tentu tidak akan kuat bersaing. Apalagi kalau harus bersaing dengan bank konvensional. Itu persoalan lebih besar lagi,” kata dia dalam Sharia Economic Forum, Selasa (3/9/2024).

Dian mengungkapkan untuk menyeimbangkan kompetisi perbankan syariah, OJK menyusun peta jalan perkembangan perbankan syariah tahun 2023-2027. Dalam peta jalan itu, salah satunya perbankan syariah perlu melakukan konsolidasi.

Konsolidasi merupakan kewenangan yang diberikan OJK bagi pelaku perbankan syariah apabila dianggap perlu melakukan aksi korporasi itu. Di samping itu, OJK juga memberikan kewenangan bagi perbankan syariah untuk melakukan spin-off.

“Tentu pendekatan kita ini pendekatan bukan memaksa. Kita ingin melihat perbankan syariah tentu dengan kesadaran sendiri membuat their own size,” tegas Dian.

Dia juga optimistis para pelaku perbankan syariah akan mulai melakukan analisis dan menempuh konsolidasi. Sehingga akan tercipta efisiensi usaha dengan skala ekonomi yang mereka berikan kepada nasabah.

“Dengan melihat bagaimana persaingan di masa yang akan datang, dengan melihat efisiensi usaha, dengan skala ekonomi yang harus mereka serve ke depan, saya yakin mereka akan beberapa mulai melakukan analisis untuk melakukan konsolidasi,” pungkas Dian.

https://extension.jp.net/

Bank Asing Ini Resmi Minggat dari RI, Nasabah Dilempar ke OCBC

Gedung Bank Communwealth
Foto: Muhammad Luthfi Rahman

Penggabungan PT Bank Commonwealth (PTBC) menjadi bagian dari PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan persetujuan tersebut, terhitung sejak 1 September 2024, penggabungan kedua entitas tersebut telah efektif dan kedua bank tersebut kini telah bersatu di bawah entitas OCBC Indonesia.

“Dengan efektifnya penggabungan ini, maka menandai dimulainya kembali penyatuan entitas untuk menjadi lebih solid dan tangguh. Dengan menyatukan kekuatan, OCBC siap melayani basis nasabah yang lebih luas dengan solusi perbankan yang lebih komprehensif di Indonesia, dipadukan dengan kapabilitas OCBC di kawasan ASEAN, Tiongkok Raya, dan kawasan lainnya,” kata Parwati Surjaudaja, Presiden Direktur OCBC Indonesia, dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (3/9/2024).

Dengan demikian, nasabah PTBC secara otomatis menjadi nasabah OCBC Indonesia. Selanjutnya, nasabah dapat melakukan transaksi di kantor cabang OCBC mana pun di seluruh Indonesia, atau melalui saluran digital OCBC untuk kebutuhan individu maupun bisnis.

“Kami mengucapkan selamat datang kepada nasabah baru OCBC, dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada OCBC. Kami berkomitmen penuh untuk memastikan kelancaran transisi dan menyediakan pengalaman perbankan yang komprehensif. Penggabungan ini akan memperkuat komitmen kami untuk memberikan solusi keuangan yang memenuhi kebutuhan nasabah, sejalan dengan visi kami untuk menjadi mitra tepercaya dalam memperkaya kualitas hidup,” pungkas Parwati.

Seperti diketahui, OCBC Indonesia telah melakukan penandatanganan Sale and Purchase Agreement (SPA) dengan Commonwealth Bank of Australia (CBA) untuk membeli 99,00% saham unit usahanya di Indonesia, PTBC. OCBC Indonesia bermaksud untuk mengakuisisi sisa 1,00% saham PTBC dari pemegang saham lainnya. Nilai akuisisi tersebut diestimasikan mencapai Rp2,2 triliun.

https://extension.jp.net/

Terbaru! Ini Daftar Tarif Listrik PLN Per 1 September 2024

Petugas memeriksa meteran listrik di Rusun Muara Baru, Jakarta Utara, Senin (8/1/2018).
Foto: Muhammad Sabki

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tarif listrik untuk 13 golongan pelanggan non subsidi diputuskan tidak mengalami perubahan. Terutama untuk triwulan III (Juli-September) 2024 ini.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman Hutajulu menyampaikan pihaknya selalu melaporkan perkembangan terkini mengenai empat parameter yang menjadi bahan pertimbangan penyesuaian tarif listrik. Empat parameter tersebut yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

“Kebijakannya kan nanti diputuskan di ratas ya. Kami tetap melaporkan ke Pak Menteri, Pak Menteri nanti ke Menko, seperti apa sih, kan ada 4 parameter itu kan, yang membuat tariff adjustment itu berubah. Ya, bisa naik, bisa turun,” kata Jisman dikutip Minggu (1/9/2024).

Jisman bersyukur bahwa harga DMO batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) dipatok maksimal sebesar US$ 70 per ton. Kebijakan ini tentunya bisa menahan penyesuaian tarif listrik non subsidi.

“Keputusannya kan mungkin di ratas ya. Ya di ratas ada Menko nanti yang memutuskan itu setelah rapat terbatas dan untuk yang bulan Juli ini kan tidak ada kenaikan kecuali Batam. Artinya pemerintah masih siap untuk memberikan kompensasi meskipun BPP-nya itu naik yang menyebabkan ada penambahan kompensasi,” katanya.

Lantas, berapa tarif listrik untuk 13 golongan pelanggan non subsidi yang berlaku pada Agustus 2024? Berikut rinciannya, berdasarkan tarif listrik periode yang lalu, melansir situs resmi PLN.

1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh.

2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.699,53 per kWh.

5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.699,53 per kWh.

6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.444,70 per kWh.

7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh.

10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.699,53 per kWh.

11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.522,88 per kWh.

12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.699,53 per kWh.

13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.

kas138

Yuk Cari Tahu Apa Hubungan Makroekonomi Terhadap Pasar Saham

Karyawan berdiri dengan latarbelakang layar digital pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (11/7/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Foto: Karyawan berdiri dengan latarbelakang layar digital pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (11/7/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kenaikan jumlah investor saham, tidak tanggung-tanggung naiknya hingga lima kali lipat dalam luma tahun terakhir sampai akhir tahun lalu.

Pasalnya, lewat investasi, masyarakat bisa meningkatkan aset dan memenuhi kebutuhan di kemudian hari. Hal ini tentunya yang menjadi dasar pemikiran kalangan milenial dan Gen Z melakukan investasi di saham sejak dini.

Untuk itu, CNBC Indonesia menggelar Kelas Cuan yang membahas Investasi Saham: Cara Cari Tahu Hubungan Makro Ekonomi & Pasar Saham bersama dengan Financial Expert CNBC, Olivia Louise. Menurut Olivia banyak cara dalam menganalisis pasar saham, salah satunya yang sering digunakan adalah Top-Down Analisis.

“Harus bisa menganalisis agar tidak ikut-ikutan, dalam Top-Down Analisis yang harus dianalisis adalah ekonomi dan pasar modal, industri, dan juga perusahaan,” jelas Oliva dalam Kelas Cuan: Investasi Saham: Cara Cari Tahu Hubungan Makro Ekonomi & Pasar Saham, secara virtual, Sabtu (31/8/2024).

Oleh karena itu, dalam kelas ini Oliv menjelaskan apa hubungan makro ekonomi dengan pasar saham. Oliv juga menjelaskan apa saja indikator global dan juga domestik yang mempengaruhi pasar saham di Indonesia.

“Global indikator sangat penting karena Indonesia adalah emerging market yang ekonominya masih tidak bisa dipisahkan dari negara lain, seperti Amerika Serikat (AS),” tegas Oliv.

Oliv merinci beberapa hal yang menjadi global indikator yang harus diperhatikan dalam berinvestasi saham, seperti suku bunga, terutama suku bunga AS, angka inflasi, angka pengangguran, PMI Index, dan juga tingkat pertumbuhan ekonomi (GDP).

Oliv mengutip beragam sumber menyebut ada hubungan kuat harga saham dan kinerja ekonomi makro, perubahan yang terjadi lebih dahulu itu karena makro ekonomi.

“Oleh karena itu, harus perhatikan ekonomi, jangan cuma FOMO dan mau ikut-ikutan apa yang sedang ramai. Apalagi kondisi ekonomi Indonesia juga masih akan baik, September ini di saham aku kira kalaupun ada koreksi, masih koreksi sehat,” pungkas Oliv. 

kas138

Internet Starlink Gratis Langsung Nyambung ke HP, Kominfo Buka Suara

Starlink (Starlink.com)
Foto: Starlink (Starlink.com)

Elon Musk baru-baru ini mengumumkan gebrakan baru. Ia mengatakan layanan internet Starlink akan digratiskan di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Syaratnya, pengguna berada dalam situasi darurat, seperti tersesat atau terjebak di area remot, mengalami bencana alam, atau perang.

Hal itu untuk mempromosikan layanan direct-to-cell Starlink alias internet yang langsung menyambung ke ponsel. Saat ini, Starlink masih menunggu izin layanan itu ke Lembaga Komunikasi Federal AS (FCC).

Di Indonesia, komentar Musk turut ditanggapi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pasalnya, layanan Starlink sudah mulai beroperasi di Indonesia sejak beberapa bulan lalu.

“Jadi kalau ada penyelenggara yang menawarkan produk sesuai dengan strategi marketing-nya, pemerintah tidak intervensi. Namun, setiap tahun kami ada evaluasi tarif selain dengan evaluasi performa,” kata Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Kementerian Kominfo, Aju Widya Sari, Jumat (30/8/2024).

Lebih lanjut, Aju mengatakan evaluasi yang dilakukan pemerintah juga berkaitan dengan ada atau tidaknya praktek yang mengarah ke persaingan tidak sehat, terutama soal tarif.

“Nah pencegahan-pencegahannya banyak dilakukan, misalnya tarifnya terlalu rendah, kami akan melakukan pemanggilan kepada para penyelenggara terkait,” ia menuturkan.

Menurut Aju, pihaknya tidak bisa semata-mata menyebut penyelenggara internet melakukan predatory pricing. Sebab, kesimpulan itu perlu melihat beberapa faktor dan berdasarkan evaluasi.

“Pastinya kami akan evaluasi. Kami akan panggil Starlink kenapa menerapkan seperti itu. Karena pasti harus ada upaya untuk menjaga persaingan usaha,” Aju memungkasi.

Bambang Brodjonegoro Beberkan Solusi Agar RI Tak Lagi Terjebak

Ekonom & Expert Urban And Regional Development, Bambang Brodjonegoro dalam rapat kerja Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (17/5/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Foto: Ekonom & Expert Urban And Regional Development, Bambang Brodjonegoro dalam rapat kerja Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (17/5/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Ekonom senior Bambang Brodjonegoro akan menjadi salah satu pembicara dalam High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF-MSP) 2024 yang diselenggarakan di Bali. Mantan Menteri Keuangan ini akan membahas mengenai pemerataan pembangunan ekonomi hingga reformasi subsidi.

“Salah satunya reformasi subsidi, hal itu membutuhkan inovasi. Kalau tidak ya kita akan terjebak pada pertanyaan kasih subsidi atau tidak, yang menurut saya tidak pernah ada jawabannya,” kata Bambang dikutip Jumat, (30/8/2024).

Bambang dijadwalkan akan menjadi salah satu pembicara dalam sesi diskusi bertema Innovate to Elevate: Multi-Stakeholder Partnership for Promoting Higher Economic Value at the Regional Level. Dalam sesi itu, Bambang akan ditemani Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani hingga Duta Besar Spanyol Francisco de Asis Aguilera Aranda.

Dalam sesi ini, pembicara akan memaparkan mengenai tantangan transformasi ekonomi dari yang berfokus pada produksi barang mentah menjadi barang yang memiliki nilai tambah tinggi. Transformasi ekonomi itu dinilai penting dalam meningkatkan perekonomian negara, sekaligus kesejahteraan masyarakat di negara berkembang yang menjadi peserta utama dalam pertemuan HLF-MSP 2024.

Bambang mengatakan isu transformasi ekonomi ini memang menjadi tantangan utama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Maka itu, dirinya akan memaparkan bagaimana pentingnya inovasi dalam proses pembangunan suatu negara.

“Innovate to Elevate itu berfokus bahwa dalam pembangunan kita harus mendorong adanya inovasi dalam pembangunan itu sendiri,” kata dia.

Dia berujar inovasi dalam pembangunan itu pada akhirnya diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan membawa penduduk keluar dari kemiskinan. Dengan naiknya pendapatan masyarakat, maka diharapkan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh semua orang.

“Untuk mencapai tujuan itu tidak bisa dengan cara biasa, tapi harus dengan terobosan,” kata dia.

Bambang mencontohkan terobosan yang bisa dilakukan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Menurut dia, pemberian bansos memang bertujuan untuk menolong masyarakat miskin. Namun, kebijakan ini harus punya tujuan lebih luas yakni membuat masyarakat dapat menggunakan bantuan itu untuk tujuan yang lebih produktif.

Bambang mengatakan salah satu yang dia tawarkan adalah pemberian bansos dalam bentuk bantuan langsung tunai. Menurut dia, BLT ini dapat diberikan secara digital sehingga lebih tepat sasaran. Selain itu, kata dia, transaksi secara digital juga membuat pemerintah dapat memantau untuk apa masyarakat menggunakan uang tersebut.

“Kita bisa membatasi supaya konsumsi yang dilakukan adalah konsumsi yang benar-benar dibutuhkan,” katanya.

HLF-MSP akan diselenggarakan di Bali International Convention Center pada 1 sampai 3 September 2023. Forum ini akan mengangkat tema utama Strengthening Multi-Stakeholder Partnerships for Development: Towards A Transformative Change. Ada sekitar 1.000 peserta dengan berbagai latar belakang yang akan hadir dalam acara ini. Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan ikut mengisi acara.

HLF-MSP menjadi forum untuk berbagai pihak untuk membahas masalah dan merumuskan solusi dari berbagai tantangan yang dihadapi global, seperti perubahan iklim. Forum ini juga menjadi upaya Indonesia dalam memperbaiki solidaritas dan kerjasama negara-negara di dunia yang belakangan tergerus oleh berbagai ketegangan geopolitik.