Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) mengatakan para wanita dan anak perempuan Gaza menghadapi dehumanisasi yang semakin dalam akibat serangan Israel.
Karenanya, UNRWA menyerukan gencatan senjata untuk mengembalikan martabat mereka.
“Wanita dan anak-anak perempuan sering kali menghabiskan waktu berbulan-bulan tanpa mandi, mengalami beberapa siklus menstruasi tanpa membersihkan diri,” kata Kepala UNRWA Philippe Lazzarini melalui media sosial X, Kamis.
Lazzarini menggambarkan bahwa para wanita Gaza harus memotong rambut sangat pendek karena kutu, kekurangan sampo, air maupun sisir yang tidak mencukupi. Bahkan beberapa di antara mereka mengenakan jilbab yang sama selama 10 bulan terakhir.
Pejabat itu menambahkan bahwa banyak dari mereka melaporkan merasa tidak aman dan kehilangan privasi serta martabat di tempat penampungan dan tempat pengungsian yang penuh sesak. Para perempuan tersebut juga sering menghindari makanan atau air agar bisa menghindari toilet.
Dia turut menekankan, para wanita tersebut mengatakan kepada tim UNRWA bahwa mereka berjuang untuk melihat diri mereka sebagai wanita.
“Ini adalah aspek lain dari dehumanisasi yang semakin dalam dari perang ini,” kritiknya sembari mengutip salah satu dari wanita di Gaza yang berkata: “Saya tidak merasa seperti seorang wanita lagi.”
Oleh karena itu, UNRWA menyerukan gencatan senjata di Gaza bagi orang-orang tersebut guna memulihkan sebagian martabat mereka.
Israel, yang mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang terus berlanjut di Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Menurut otoritas kesehatan Palestina, serangan Israel tersebut telah menewaskan hampir 40.000 orang. Sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Aksi brutal militer rejim Zionis itu juga melukai lebih dari 92.000 lainnya.
Lebih dari 10 bulan sejak serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza pun hancur di tengah blokade yang melumpuhkan akses terhadap makanan, air bersih, dan obat-obatan.
Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang memerintahkannya untuk segera menghentikan operasi militernya di Rafah, kota di selatan Gaza tempat lebih dari sejuta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserang pada 6 Mei.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali mencatat realisasi Pendapatan Negara di Provinsi Bali dari periode Januari hingga 31 Juli 2024 sebanyak Rp12,22 triliun atau tumbuh 22,9 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Muhamad Mufti Arkan, di Denpasar, Kamis, mengatakan Pendapatan Negara di Provinsi Bali pada periode yang sama di tahun sebelumnya tercatat sebesar Rp9,94 triliun.
“Pendapatan Negara di Provinsi Bali yang terkumpul Rp12,22 triliun itu diperoleh dari Perpajakan sebesar Rp9,46 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,76 triliun,” kata Mufti Arkan dalam Konferensi Pers APBN KITA Regional Bali.
Konferensi Pers APBN KITA Regional Bali ini, juga dihadiri Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali Nusra Sudarsono, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali Nurbaeti Munawaroh dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)TMP A Denpasar Puguh Wiyatno.
Mufti Arkan menyampaikan penerimaan pajak di Bali sebesar Rp9,46 triliun hingga akhir Juli 2024 ini tumbuh 27,08 persen (year on year/yoy). Sedangkan untuk PNBP yang terkumpul Rp2,76 triliun, tercatat tumbuh 10 persen (yoy).
Terkait penerimaan pajak, pertumbuhan tertinggi itu terdapat pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh impresif mencapai 62,60 persen dengan kontribusi 15,33 persen terhadap penerimaan pajak di Bali.
“Penerimaan Negara juga didukung dengan penerimaan Bea dan Cukai, mencapai Rp694,01 miliar, tumbuh 25,10 persen (yoy), yang dikontribusikan oleh penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 85,56 persen, Bea Masuk 12,62 persen dan Cukai Hasil Tembakau 1,64 persen,” ujarnya pula.
Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan nilai perolehan sebesar Rp2,76 triliun atau 71,6 persen dari target PNBP 2024, yang salah satunya didukung oleh PNBP Aset, Piutang Negara, dan Lelang senilai Rp31,31 miliar (64,46 persen dari target).
Terkait kinerja Belanja Negara di Bali sampai dengan 31 Juli 2024 tumbuh 9,9 persen (yoy) dengan realisasi sebesar Rp13,4 triliun atau 55,8 persen dari pagu.
Realisasi ini terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L) sebesar Rp6,4 triliun dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) Rp7 triliun.
Dalam kesempatan tersebut, Mufti Arkan juga menyampaikan pada triwulan II-2024, perekonomian Bali mampu tumbuh 5,36 persen (yoy), di antaranya didorong oleh peningkatan transaksi keuangan serta tumbuhnya kunjungan wisman dari Januari-Juni 2024 telah melebihi jumlah wisman sebelum masa pandemi COVID-19 (Januari-Juni 2019).
Dari sisi inflasi, inflasi Bali pada Juli 2024 yang tercatat pada angka 2,53 persen, juga masih terjaga pada rentang target 2,5±1 persen. “Hal ini tentu saja berimplikasi positif terhadap kinerja APBN,” ujarnya lagi.
Rusia dilaporkan sedang menggerakan pasukannya dari Kaliningrad untuk mempertahankan wilayah Kursk dari pasukan Ukraina. Hal ini dilaporkan oleh Menteri Pertahanan Lithuania, Laurynas Kasčiūnas, dalam kunjungan ke Kyiv, Selasa (13/8/2024).
Dalam laporan TVP World, Kasčiūnas mengaku bahwa pihaknya telah mengamati gerak gerik Moskow ini. Diketahui, Kaliningrad merupakan wilayah kantong Rusia yang terpisah dan berbatasan dengan Lithuania dan Polandia.
Sebelumnya pada hari Selasa, Presiden Zelensky mengatakan bahwa Ukraina telah menguasai 74 permukiman di wilayah Kursk. Presiden Ukraina mengatakan bahwa inspeksi, tindakan stabilisasi, dan upaya kemanusiaan sedang berlangsung di wilayah-wilayah ini.
“Persiapan untuk tindakan selanjutnya sedang berlangsung,” tambahnya, tanpa merinci apa yang dimaksudkan sebagai tindakan lanjutan.
Pasukan Ukraina melancarkan serangan Kursk, yang notabenenya wilayah Rusia yang tak masuk zona perang, pada 6 Agustus. Langkah ini dilakukan saat berlangsungnya pertempuran antara pasukan Kyiv dan Moskow di Ukraina Timur.
Ukraina diketahui menggempur desa-desa milik Rusia yang terletak dalam radius 20 km dari perbatasan dengan negara itu. Kyiv bahkan telah menguasai wilayah Sudzha dan Korenovo, yang terletak 8 km dari perbatasan.
Penasihat Kepresidenan Ukraina, Mykhailo Podolyak, menyatakan bahwa ‘penyebab utama dari setiap eskalasi’, termasuk di Kursk, adalah ‘agresi tak terbantahkan’ dari pihak Rusia yang percaya dapat menyerang Ukraina tanpa impunitas.
“Perang adalah perang, dengan aturan-aturannya sendiri, di mana agresor akan menuai hasil yang setimpal,” kata Podolyak, dilansir The Guardian.
Meski begitu, dalam kesempatan berbeda, Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan tidak tertarik untuk “mengambil alih wilayah” di kawasan tersebut. Namun langkah ini akan dilanjutkan sampai Rusia setuju untuk “perdamaian yang adil”
Atas keadaan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan militernya untuk mengusir pasukan Ukraina yang telah memasuki wilayah Rusia. Sejauh ini, Moskow juga telah mengevakuasi 120 ribu warga dari daerah-daerah yang dekat dengan wilayah kekuasaan pasukan Ukraina.
“Salah satu tujuan musuh yang jelas adalah untuk menabur perselisihan, pertikaian, mengintimidasi orang, menghancurkan persatuan dan kohesi masyarakat Rusia,” kata Putin dalam pertemuan yang disiarkan televisi dengan pejabat pemerintah.
“Tugas utama, tentu saja, bagi Kementerian Pertahanan adalah untuk mengusir musuh dari wilayah kita.”
Siapa sangka, pemilik Grup perhotelan premium Aman Resort adalah pria asal Indonesia. Ia dikenal sebagai Adrian Willem Ban Kwie Lauw-Zecha alias Adrian Zecha.
Pria asal Sukabumi ini mendirikan perusahaan perhotelan dunia pada 1988 dan sudah beroperasi di 20 negara.
Adrian Zecha tumbuh besar di keluarga Tionghoa terhormat, juga kaya raya. Mely Tan dalam The Chinese of Sukabumi (1963) menyebut, keluarganya dikenal sebagai ‘cabang atas’ yang merujuk pada keluarga Tionghoa tajir melintir dan sukses di Indonesia.
Bapaknya, William Lauw-Zecha, adalah orang Indonesia pertama yang lulus dari Lowa University, AS, pada 1923. Sedangkan, saudara-saudaranya sukses menempati jabatan tertinggi di pemerintahan masa kolonial. Dari keistimewaan itu tak heran kalau Adrian mendapat banyak kemudahan.
Dia tercatat pernah kuliah di Pennsylvania sekitar 1950-an. Namun, kedudukan keluarganya di Indonesia yang terhormat hancur pada tahun 1956-1957.
Pada saat itu, Sukarno melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia. Nasionalisasi itu dibarengi pula oleh meningkatkan sentimen terhadap warga non-Indonesia
Akibatnya bisnis keluarga Zecha terpaksa diambil negara. Mereka sekeluarga juga harus angkat kaki dan bermukim di Singapura.
Beruntung, pada kejadian itu Adrian masih berada di AS karena dia lanjut kerja sebagai jurnalis di Time. Ya, jauh sebelum bisnis hotel pada 1988, Adrian menjalani karir sebagai jurnalis wisata di berbagai media.
Menjadi jurnalis wisata membuatnya bisa berkeliling dunia, dari satu tempat wisata ke tempat lain. Karena inilah minatnya tumbuh di bidang wisata dan perhotelan.
Martin Roll dalam Asian Brand Strategy (2015) memaparkan persentuhan pertama Adrian dengan bisnis hotel terjadi pada 1972. Saat itu dia turut membangun Regent International Hotels sebelum akhirnya mendirikan hotel sendiri pada 1988.
Cerita pendirian hotel sendiri olehnya pun terbilang menarik. Pendirian itu disebabkan karena Adrian tidak suka dengan konsep hotel saat itu di dunia, yang menawarkan ruangan besar dengan tingkat kelas berbeda. Baginya, konsep seperti ini mengharuskan hotel berdiri dengan bangunan besar dan menutupi keindahan lokasi wisatanya.
Alhasil, dia ingin membangun hotel berkonsep berbeda: eksklusif dan kecil, hanya ada 50 kamar saja. Bentuk yang kecil ini membuat lokasi wisata di daerah terpencil bisa memiliki hotel.
Wujud nyata dari konsep ini dilakukan di Phuket, Thailand. Dia bersama temannya, Anil Thadani, patungan dan membangun hotel disana dengan biaya US$ 4 juta.
Pada Desember 1987, hotel itu selesai dibangun dan diberi nama Amanpuri. Sesuai namanya “Aman” diambil dari Bahasa Sansakerta, berarti “Damai”. Dia ingin hotel yang dibangunnya memberi rasa damai kepada para pengunjung.
Berdasarkan filosofi pendiriannya, Amanpuri memiliki kurang dari 50 kamar yang bertujuan untuk menjaga eksklusif pada para pengunjung.
Jadi, makin sedikit kamar yang ada, Adrian memang pelayanan yang diberikan akan maksimal, sehingga akan menyenangkan pengunjung. Ini berbeda dengan hotel lain yang kurang memperhatikan pelayanan jumlah kamar yang banyak.
Masih mengutip Asian Brand Strategy (2015), dengan strategi seperti itu, Adrian dan Aman sukses memberikan pengalaman berbeda kepada tamu, yang membuatnya makin terkenal. Selain karena itu, kesuksesan ini disebabkan oleh kepiawaian Aman yang mampu mencari lokasi di tempat wisata terpencil.
Jadi, begitu ada lokasi wisata terpencil, Adrian langsung memilih dan mendirikan Aman.
Kini, Hotel Aman telah menjelma jadi salah satu perusahaan perhotelan terbesar di dunia. Jika Anda melihat nama hotel memiliki nama depan “Aman”, seperti Amanjiwo, Amanpuri, Amankila, dan lainnya, maka itu berada di bawah naungan Aman Group.
Saat ini, CEO Aman adalah warga Rusia bernama Vladislav Doronin.
Harga-harga di Malaysia naik. Ini terlihat dari data tingkat inflasi yang dipaparkan, Selasa lalu.
Mengutip The Star, Kamis (26/6/2024), tingkat inflasi Malaysia naik ke 2% pada Mei dibandingkan 1,8% pada April. Angka ini tercatat dalam data resmi Departemen Statistik Malaysia (DOSM).
Kenaikan ini didorong oleh kenaikan harga pada perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya sebesar 3,2%. Layanan restoran dan akomodasi juga mengalami kenaikan yang sama 3,2%.
Peningkatan juga tercatat pada pendidikan sebesar 1,5%, transportasi (0,9%), perawatan pribadi, dan perlindungan sosial, dan barang serta jasa lain-lain (3,0%);. Lalu kesehatan (2,2%), rekreasi, olahraga, dan budaya (1,9%) serta makanan dan minuman (1,8%).
Sementara pakaian dan alas kaki turun 0,2%. Sedangkan asuransi dan jasa kjuga turun 0,1%.
“Inflasi bulanan, pada Mei 2024 tercatat naik 0,3% dibanding April 2024 (0,2%). Hal ini terutama didorong oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya serta informasi dan komunikasi yang masing-masing naik 0,6%,” kata DOSM, seperti dikutip The Star.
“Diikuti oleh kelompok makanan dan minuman; restoran dan jasa akomodasi, rekreasi, olah raga, dan budaya serta pendidikan yang masing-masing naik 0,3% dibanding bulan sebelumnya,” tambah DOSM.
Namun, disebutkan bahwa harga perabot, peralatan rumah tangga, dan pemeliharaan rumah tangga rutin beserta kesehatan, asuransi, dan jasa keuangan tidak mengalami kenaikan. Sehingga ini sedikit banyak mampu mengimbangi kenaikan inflasi.
Perlu diketahui, inflasi inti, yang mengukur perubahan harga semua barang dan jasa, kecuali harga makanan segar dan harga barang yang diatur oleh pemerintah, meningkat sebesar 1,9% pada Mei 2024. Itu sama dengan tingkat yang tercatat pada bulan April 2024.
DOSM mengatakan peningkatan tersebut terutama didorong oleh layanan restoran dan akomodasi serta perawatan pribadi, perlindungan sosial serta barang dan jasa lain-lain, yang masing-masing naik sebesar 3,3% dan 3,0%.
“Inflasi tanpa bahan bakar cenderung naik 1,9% pada Mei 2024 menjadi 123,1 dibandingkan dengan 120,8 pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Inflasi tanpa bahan bakar mencakup semua barang dan jasa kecuali bensin tanpa timbal RON95, bensin tanpa timbal RON97, dan solar,” katanya.
Meski begitu DOSM mengatakan tingkat inflasi di Malaysia lebih rendah daripada sejumlah negara. Ia menyebut Korea Selatan (Korsel), Indonesia, dan Filipina.
“Tingkat inflasi Korsel mencatat kenaikan yang lebih rendah sebesar 2,7% pada Mei sementara di Indonesia, meningkat sebesar 2,8% dari 3,0% pada April,” katanya.
Inflasi di Filipina naik menjadi 3,9% dibandingkan dengan 3,8% pada bulan sebelumnya. Sementara harga di Thailand meningkat sebesar 1,5% bulan lalu.
Bank Negara Malaysia (BNM) telah mendenda Malayan Banking Bhd (Maybank) dan CIMB Bank Bhd. Kedua bank itu didenda akibat berhentinya layanan e-banking yang terjadi masing-masing pada Juni dan April lalu.
Dalam pemberitahuan di situs webnya, BNM mengatakan Maybank didenda RM4,3 juta atau sekitar Rp15,1 miliar atas penghentian yang tidak direncanakan. Sementara CIMB didenda RM760.000 (Rp2,6 miliar), pada 29 Juli 2024.
“Setelah dilakukan investigasi terhadap akar penyebab yang menyebabkan insiden tersebut, ditemukan bahwa ketidakpatuhan Maybank disebabkan oleh ketidakmampuannya untuk pulih secara efektif dan cepat dari gangguan sistem yang tidak terduga, yang berdampak parah pada pengalaman antarmuka layanan perbankan daring bagi nasabah dan rekanannya,” demikian pernyataan BNM, seperti dikutip New Straits Times, Rabu (14/8/2024).
“Langkah-langkah yang dilakukan Maybank untuk lebih memperkuat ketahanan aplikasi dan infrastrukturnya sebagaimana disyaratkan oleh BNM juga belum tuntas pada saat insiden tersebut terjadi yang menghambat efek pemulihan,” tambah bank sentral tersebut.
Antara tanggal 1 Juni 2023 dan 31 Mei 2024, Platform Mobile Banking Regional Maybank dan aplikasi MAE mengalami beberapa penghentian yang tidak direncanakan. Hal ini menyebabkan gangguan berkepanjangan pada beberapa layanan perbankan dan berimbas pada nasabah dan rekanan.
Di sisi lain, nasabah CIMB mengalami gangguan layanan yang berkepanjangan pada tanggal 8 dan 9 April 2024. Gangguan ini memengaruhi saluran e-banking, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), serta kartu debit dan kartu kredit.
BNM mengatakan bahwa hal ini disebabkan oleh kelalaian dalam pelaksanaan respons dan proses pemulihan dari bank-bank tersebut. Di mana mereka dilaporkan menunda pemulihan sistem yang terganggu, sehingga ini memengaruhi ketersediaan layanan perbankan penting bagi nasabah dan rekanannya.
Menurut BNM, lembaga keuangan harus memastikan sistem penting mereka telah dirancang untuk ketersediaan tinggi. Layanan bank tidak boleh berhenti beroperasi lebih dari empat jam dalam jangka waktu 12 bulan; dan waktu henti maksimum yang dapat ditoleransi adalah 120 menit per insiden.
BNM mengatakan Maybank telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Di sisi lain, CIMB telah menerapkan tindakan perbaikan yang diperlukan, termasuk meningkatkan fungsi pemantauan infrastruktur TI secara real-time untuk meningkatkan kemampuan pemulihan dan mencegah pengentian layanan di masa mendatang.
Maybank membayar denda tersebut pada 8 Agustus 2024. CIMB membayarnya pada 12 Agustus 2024.
Masyarakat Betawi yang mengatasnamakan diri sebagai Poros Jakarta menyambangi DPP PDI Perjuangan pagi ini. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait Pilgub Jakarta 2024.
Pantauan detikcom di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024), anggota Poros Betawi mulai terlihat di lokasi pukul 10.12 WIB. Mereka kompak mengenakan pakaian adat Betawi.
Kedatangan Poros Jakarta ini diawali dengan kegiatan palang pintu. Hadir di lokasi Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat menerima kedatangan mereka.
Poros Jakarta secara resmi menyerahkan cukin Betawi, sepasang maskot ondel-ondel hingga roti buaya ke Djarot di lokasi. Perwakilan Poros Jakarta Biem Benyamin menginginkan Kota Jakarta menghadirkan sistem yang berkeadilan.
“Kami masyarakat Betawi dan warga Jakarta mengharapkan PDIP bersama-sama membangun Jakarta yang berkeadilan bagi wong cilik yang memajukan Kota Jakarta,” kata Benyamin menyampaikan sambutannya. “Menyampaikan aspirasi kegundahan hati masyarakat Betawi dan warga Jakarta yang kehilangan kebahagiaan serta manfaat kebijakan pemerintah daerah saat ini,” tambahnya.
Ia mengatakan kondisi Jakarta saat ini berbeda ketika rakyat dipimpin oleh eks Gubernur Anies Baswedan. Mereka berharap Pilgub Jakarta 2024 tak melawan kotak kosong.
“Itu berbeda ketika Pak Anies sama sekarang, jadi kita melihat kemungkinan ini antara masyarakat Jakarta dan PDIP. Untuk meminang supaya nanti bersama-sama PDIP bersama Pak Anies di Pilgub 2024 bersama-sama, jangan sampai (melawan) kotak kosong,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Djarot mengatakan pihaknya terbuka menerima aspirasi dari Poros Jakarta. Ia menilai ada kesamaan visi dan misi untuk membuat Jakarta menjadi kota yang lebih maju dan sejahtera.
“Terima kasih dalam rangka bebasanan. Jujur bahwa hari ini kita sangat senang karena secara resmi kita sudah menjadi besan dari Poros Jakarta. Mahar yaitu dalam bentuk cukin dan boneka ondel-ondel sepasang cowok-cewek jadi lengkap. Artinya PDIP dan poros Jakarta itu mengayomi seluruh warga Jakarta,” kata dia.
Djarot mengungkap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menugaskan langsung dirinya menyambut Poros Jakarta. Dikatakan hari ini ada kegiatan di Sekolah Partai Lenteng Agung yang menyebabkan jajaran DPP tak bisa hadir langsung di lokasi menerima Poros Jakarta.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka-bukaan alasan dibalik terbitnya aturan baru terkait relaksasi ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada proyek ketenagalistrikan. Aturan tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2024.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan aturan ini ditujukan untuk mempercepat pengembangan pembangkit EBT di Indonesia. Sebab, hibah dari luar negeri untuk proyek EBT selama terhambat pada aturan TKDN.
“Jadi banyak, kita melihat ya, di sini ini hambatannya apa saja. Kita melihat adanya masalah hibah luar negeri yang tidak bisa terealisasikan. Lalu dikatakan adanya tingkat komponen dalam negeri yang saat ini belum bisa tercapai setinggi yang ditargetkan oleh pemerintah,” kata Eniya dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Selasa (13/8/2024).
Menurut Eniya, apabila melihat capaian Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang merupakan RUPTL lebih hijau atau greener, Indonesia masih membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT hingga 7,4 Gigawatt (GW) pada 2025.
“Jadi sampai the next satu tahun saja kita perlu 7,4 gigawatt,” ujar Eniya.
Sementara itu, berdasarkan RUPTL green, kebutuhan investasi hingga 2030 mendatang diperkirakan mencapai US$ 55,18 miliar atau Rp 876 triliun. Sedangkan realisasi investasi dari energi baru terbarukan saat ini hanya mencapai 46% dari target 1 tahun.
“Nah, kita melihat untuk tahun ini saja capaian investasi dari energi baru terbarukan itu masih mencapai hanya 46% dari target satu tahun. Jadi ini pun masih banyak hal yang harus kita lakukan, terobosan,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan Pasal 19 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2024, proyek PLTS yang dapat diberikan relaksasi harus memiliki dua syarat.
Pertama, memiliki perjanjian jual beli tenaga listriknya ditandatangani paling lambat 31 Desember 2024. Kedua, direncanakan beroperasi secara komersial paling lambat 30 Juni 2026 sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
Pemberian relaksasi TKDN dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2025. Adapun relaksasi TKDN untuk PLTS memiliki ketentuan sebagai berikut:
a. Daftar proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTS ditetapkan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh menteri koordinator yang membidangi urusan koordinasi di bidang energi.
b. Proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTS menggunakan modul surya yang dirakit di dalam negeri atau modul surya yang diimpor secara utuh oleh perusahaan industri modul surya dalam negeri dan/atau perusahaan industri modul surya luar negeri. Perusahaan itu juga harus memiliki komitmen investasi untuk memproduksi modul surya di dalam negeri dan memenuhi ketentuan TKDN modul surya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
c. Kesanggupan penyelesaian produksi modul surya sesuai dengan ketentuan TKDN modul surya dalam waktu paling lambat 31 Desember 2025.
Beberapa tahun belakangan dunia disibukkan dengan sejumlah peperangan. Namun yang paling menonjol salah satunya adalah perang di Jazirah Arab.
Pasca serangan Israel ke kantong Palestina, Gaza, sejak Oktober 2023, kawasan tersebut semakin memanas. Belum lagi sejak dua pekan lalu, risiko geopolitik telah meningkat tajam di Timur Tengah sejak terbunuhnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran dan tewasnya Komandan Hizbullah, Fouad Shukr.
Sebenarnya sejumlah analis tidak yakin akan ada serangan besar-besaran yang dilakukan musuh Israel seperti Iran. Hal ini setidaknya dikatakan Kepala Investasi Zaye Capital Markets, Naeem Aslam, seperti dikutip The National News, Selasa (13/8/2024).
“Saya tidak berpikir Iran saat ini memiliki kemampuan untuk melakukan perang skala penuh dengan Israel dan sekutunya,” katanya.
“Berbicara dari sudut pandang pasar, kami tidak benar-benar berpikir bahwa ada risiko nyata yang diperhitungkan oleh pasar, sehubungan dengan perang besar-besaran yang terjadi di Timur Tengah,” tambahnya.
Meski begitu, S&P menyebut bisa saja hal di luar dugaan terjadi. Jika diplomasi gagal, konfrontasi yang meningkat antara Israel melawan Hizbullah-Iran akan memburuk situasi yang berujuk ke konflik regional.
“Jika terjadi eskalasi perang regional, kami memperkirakan akan melihat serangan terkoordinasi terhadap Israel dan pasukan regional AS,” kata kepala risiko negara Mena di S&P Intelijen Pasar Global, Jack Kennedy.
“Dari Iran, Lebanon, Suriah, Irak, Yaman, dan Wilayah Palestina,” jelasnya.
Lebanon, yang perekonomiannya sudah terguncang akibat politik selama bertahun-tahun, kemungkinan akan terkena dampak terburuk. Perang akan menempatkan negara tersebut pada risiko “keruntuhan total”.
Perlu diketahui Lebanon adalah basis Hizbullah. Jika perang terjadi dengan Israel, Produk Domestik Bruto (PDB) Lebanon akan menyusut secara signifikan.
“Berdasarkan ancaman Israel yang akan menghancurkan sebagian besar infrastruktur Lebanon, dan menghukum negara Lebanon, saya memperkirakan kontraksi sebesar 10 hingga 15% tahun ini,” kata kepala penelitian ekonomi kelompok di Byblos Bank yang berkantor pusat di Beirut, Nassib Ghobril.
S&P juga mengatakan demikian. Dalam skenario eskalasi, kemungkinan target lini pertama Israel ketika menyerang Lebanon adalah aset militer Hizbullah di atau dekat infrastruktur penting seperti Bandara Internasional Beirut-Rafic Hariri dan pelabuhan Beirut, serta sejumlah pelabuhan kecil di Lebanon selatan.
“Perekonomian negara tersebut diperkirakan telah menderita kerugian senilai US$1,5 miliar (sekitar Rp 23 triliun) akibat perang,” tulis laman itu lagi.
Perlu diketahui, menurut World Bank (Bank Dunia), Lebanon bergulat dengan salah satu krisis keuangan global terburuk dunia sejak pertengahan abad ke-19. Sektor perbankan menghadapi kerugian lebih dari US$70 miliar.
Mata uangnya juga telah kehilangan lebih dari 90% nilainya sejak tahun 2019. Ini ketika negara tersebut gagal membayar utangnya untuk pertama kalinya dalam sejarah.
Perekonomian Iran pun, yang telah menderita akibat sanksi Amerika Serikat (AS) sejak 2018, akan makin menderita. Perlu diketahui AS kembali menerapkan sanksi ke Iran setelah mantan presiden AS Donald Trump menarik Washington dari perjanjian nuklir Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang memberikan keringanan sanksi kepada Teheran dengan imbalan pembatasan program pengayaan nuklirnya.
“Eskalasi masalah apa pun hanya akan mengarah pada potensi pengetatan sanksi, bukan pelonggaran sanksi,” kata CEO The Global CIO Office, Gary Dugan.
Sebenarnya perekonomian Iran terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir dengan PDB mencapai 4,7% pada tahun lalu. Namun, menurut perkiraan Dana Moneter Internasionalm (IMF), pertumbuhan diperkirakan akan melambat sebesar 3,3% pada tahun ini dan 3,1% pada tahun 2025.
Inflasi kronis merupakan tantangan ekonomi utama bagi Iran, di mana harga konsumen yang mencapai 45,8% tahun lalu, tetap berada di atas 20% selama empat dekade terakhir. IMF memperkirakan perekonomianakan melambat menjadi 37,5% tahun ini.
Belum ada hitung-hitungan pasti bagaimana perang menghancurkan ekonomi Iran. Namun target-target pertumbuhan pasti tak akan tercapai.
Sementara itu, perang yang meluas ke Lebanon dan Iran akan memukul kepercayaan investor di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Ini akan mempengaruhi sektor-sektor mulai dari pariwisata dan pelayaran hingga ritel dan real estat
Tanda pariwisata terpukul bahkan sudah terlihat sekarang. Sejumlah negara telah mengeluarkan peringatan perjalanan kepada warganya untuk tidak bepergian ke Lebanon, Israel, dan perbatasan Yordania dan Mesir.
Padahal pariwisata menyumbang sekitar 12% hingga 26% dari penerimaan transaksi berjalan di Lebanon, Yordania dan Mesir. Menurut S&P, jika perang pecah, sektor ini bisa kehilangan sekitar US$16,1 miliar pendapatan pariwisata.
“Sektor perjalanan dan pariwisata, transportasi dan ritel akan terkena dampak paling parah jika konflik yang lebih luas muncul,” kata ekonom Lebanon di Oxford Economics, Maya Senussi.
“Mengingat sektor pariwisata masih menderita akibat konflik yang sedang berlangsung dan tingkat kunjungan wisatawan yang sangat rendah, kemungkinan besar dampaknya akan terlihat pada lambatnya pemulihan,” tambahnya.
Pernyataan ini juga tak main-main. Gangguan dari milisi Houthi Yaman saja, yang menyerang kapal-kapal komersial di Laut Merah sebagai pembalasan atas perang Gaza, sudah membuat pelayaran berkurang drastis di Laut Merah yang mempengaruhi sejumlah negara, termasuk Mesir.
“Serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah mungkin akan meningkat dengan semakin seringnya penggunaan kapal permukaan tanpa awak dan/atau kendaraan bawah air tanpa awak, sehingga meningkatkan kemungkinan kerusakan dan tenggelamnya lambung kapal secara signifikan,” kata Kennedy dari S&P.
“Serangan-serangan ini akan meluas ke Laut Arab/Samudra Hindia dan Mediterania, yang secara signifikan meningkatkan risiko kerusakan dan gangguan terhadap pelayaran komersial dan mengerahkan dukungan angkatan laut,” tambahnya.
Ancaman ekonomi terbesar yang mungkin muncul dari perang ini adalah lonjakan harga minyak dan peningkatan volatilitas pasar, yang berdampak pada perekonomian global. Kenaikan harga minyak mentah global akan memunculkan kenaikan inflasi di banyak negara dunia.
“Pertanyaan yang muncul kembali mengenai inflasi,” kata Aslam.
Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi sempat melambung di terutama kawasan Eropa karena perang Rusia dan Ukraina 2022 lalu.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, aktivitas industri di dalam negeri ikut terdampak akibat kondisi ekonomi global yang belum stabil. Kondisi ini, kata dia, diperburuk oleh regulasi yang justru tidak memihak pelaku industri di Tanah Air.
Dia menjabarkan, industri pengolahan atau manufaktur konsisten memberi kontribusi paling besar terhadap perekonomian nasional. Hal ini, ujarnya, tercermin pada capaian triwulan II tahun 2024 sebesar 18,52%. Angka tersebut lebih tinggi dibanding periode sama tahun lalu sekitar 18,26%. Dengan capaian itu, kata Agus, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar pada triwulan II, yaitu 0,79%.
Pada triwulan II-2024, tuturnya, pertumbuhan industri pengolahan nonmigas mencapai 4,63% secara tahunan, terkoreksi dari pertumbuhan pada triwulan I-2024 yang sebesar 4,64%.
“Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri. Contohnya industri makanan dan minuman yang tumbuh 5,53% karena didukung peningkatan permintaan domestik untuk produk makanan dan minuman seiring adanya momen Idulfitri dan Iduladha. Serta panen raya padi yang mendorong dari sisi penyediaan,” paparnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (13/8/2024).
Selanjutnya, imbuh dia, industri logam dasar tumbuh 18,07% karena didorong peningkatan permintaan luar negeri, seperti produk besi dan baja serta konsumsi baja nasional. Selain itu, ujarnya, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional yang tumbuh 8,01% sejalan dengan peningkatan permintaan domestik dan luar negeri.
“Di tengah kinerja gemilang dari sektor-sektor tersebut, industri tekstil dan pakaian jadi justru mengalami terkontraksi sebesar 0,03% secara tahunan. Ini diakibatkan oleh penurunan produksi tekstil seiring lonjakan produk tekstil impor yang membanjiri pasar domestik,” tukas Agus.
“Selanjutnya, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki juga ikut tumbuh melambat, yaitu sebesar 1,93% secara tahunan. Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi alas kaki menyusul penutupan beberapa pabrik dampak penurunan permintaan domestik dan luar negeri. Penurunan terjadi di Provinsi Banten, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta,” jelasnya.
Padahal, cetusnya, selama ini sektor industri manufaktur menjadi tulang punggung atau sumber pertumbuhan bagi perekonomian nasional. Performa industri juga bergantung pada upaya pemerintah menciptakan iklim usaha yang kondusif.
“Melambatnya sektor industri juga tampak pada Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juli 2024 yang berada di 49,3 atau merosot jadi fase kontraksi. Padahal, selama 34 bulan berturut turut sebelumnya mampu bertahan di level ekspansi,” cetusnya.
“Selain karena kondisi ekonomi global yang saat ini belum stabil, aktivitas industri di dalam negeri ikut terdampak akibat adanya regulasi yang tidak memihak kepada pelaku industri. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang serius dan benar-benar tepat sasaran,” sebut Agus.
Dia pun menyinggung arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Sidang Kabinet yang perdana digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada hari Senin, 12 Agustus 2024.
Presiden, katanya, menyebutkan beban impor bahan baku yang tinggi karena fluktuasi rupiah atau serangan produk-produk impor yang masuk ke dalam negara dapat berpengaruh pada melemahnya permintaan domestik.
“Bapak Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet pagi ini (Senin, 12 Agustus 2024) juga menyatakan bahwa kontraksi PMI manufaktur perlu diwaspadai. Karena beberapa negara di Asia juga mengalaminya dan komponen yang mengalami penurunan paling banyak adalah dari sisi output,” ungkapnya.
“Beliau menekankan bahwa penggunaan bahan baku lokal dan juga perlindungan terhadap industri dalam negeri, serta harus bisa mencari pasar nontradisional dan mencari potensi pasar baru sebagai tujuan ekspor produk-produk Indonesia,” papar Agus.
Apalagi, dia menambahkan, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juli 2024 juga menunjukkan penurunan, jadi 52,4 dari IKI Juni 2024 yang sebesar 52,5.
Dia menerangkan, perlambatan nilai IKI pada Juli lalu dipengaruhi oleh menurunnya nilai variabel pesanan baru dan masih terkontraksinya variabel produksi.
“Ini menunjukkan kepercayaan diri atau tingkat optimisme para pelaku industri yang menurun. Salah satunya karena tidak adanya kepastian hukum yang jelas,” kata Agus.
Meski begitu, Agus optimistis kinerja industri manufaktur di Tanah Air masih bisa bangkit kembali kalau didukung kebijakan-kebijakan yang probisnis.
“Kebijakan tersebut antara lain ketersediaan bahan baku untuk produksi, keberlanjutan dan peluasan harga gas industri yang kompetitif, dan ketegasan terkait substitusi impor,” jelasnya.
“Kebijakan itu bisa terlaksana dengan baik kalau koordinasi yang dijalankan juga sesuai aturan. Semua pihak juga konsisten dan transparan untuk benar-benar membela industri dalam negeri,” pungkas Agus.
