SANLORENZELLO

_{Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina}

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyoroti perbedaan signifikan dalam perhitungan kerugian negara pada kasus dugaan korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina, yang tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam tahap awal penyelidikan, Kejagung menyebut potensi kerugian negara mencapai sekitar Rp968,5 triliun. Namun, dalam surat dakwaan yang dilayangkan kepada para terdakwa, nilai kerugian tersebut turun drastis menjadi Rp285,1 triliun. Abdullah menilai, selisih angka yang begitu besar memicu spekulasi dan kecurigaan publik terhadap transparansi penanganan kasus tersebut.

“Sekarang masyarakat bertanya-tanya, mengapa selisih kerugian dari kasus Tata Kelola Minyak Pertamina yang ditangani Kejagung itu sangat besar? Jangan salahkan masyarakat apabila curiga atau berspekulasi atas hal ini,” ujar Abdullah, Kamis (16/10/2025).

Selain soal nilai kerugian, ia juga mempertanyakan pernyataan jaksa dalam surat dakwaan yang menyebut tidak ditemukan praktik “oplosan” bahan bakar. Padahal, istilah itu sempat menjadi sorotan publik saat kasus ini pertama kali mencuat.

Menurut Abdullah, perubahan narasi dari “oplosan” menjadi “blending” atau pencampuran komponen bahan bakar dengan kadar oktan berbeda menunjukkan inkonsistensi dan kurangnya transparansi Kejagung dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.

“Pernyataan Kejagung itu sempat membuat masyarakat kecewa dan tidak percaya dengan Pertamina. Bahkan ada yang beralih mengisi BBM di SPBU non-Pertamina, dan itu jelas merugikan negara,” tegasnya.

slot500 daftar

_{BMKG mencatat sebanyak 4 wilayah di Indonesia tidak mengalami hujan lebih dari dua bulan/Foto: BMKG}

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 4 wilayah di Indonesia tidak mengalami hujan lebih dari dua bulan.

Dilihat dari media sosial resmi BMKG pada Selasa (14/10/2025), saat ini wilayah yang mengalami hari tanpa hujan lebih dari 2 bulan berada di NTB (Nusa Tenggara Barat), yakni Bima (selama 136 hari tidak mengalami hujan). NTT (Nusa Tenggara Timur), yaitu Sumba Timur (126 hari), Lembata (124 hari), Sabu Raijua (119 hari), Timor Tengah Selatan (70 hari), dan Kupang (70 hari). Bali, yakni Buleleng (95 hari). Jawa Timur, yakni Banyuwangi (95 hari).

Sementara, BMKG mencatat berdasarkan jumlah Zona Musim (ZOM), sebanyak 43% (298 ZOM) wilayah Indonesia sedang mengalami musim hujan.

Wilayah yang sedang mengalami musim hujan meliputi sebagian Aceh, sebagian Sumatra Utara, Riau, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Jambi, sebagian Sumatra Selatan, sebagian Lampung, Bangka Belitung, sebagian Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta (DKJ) bagian selatan, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur bagian timur.

Kemudian, di sebagian Bali, sebagian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan bagian utara, sebagian Sulawesi Barat.

Selanjutnya, di sebagian Sulawesi Tengah, Gorontalo, sebagian Sulawesi Utara, Maluku Utara, sebagian Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
 

spin88

_{Herzaky Mahendra Putra, Staf Khusus Menko Infra Bidang Komunikasi dan Informasi Publik/Foto: istimewa}

 Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyayangkan narasi beredar di media sosial yang menuding rombongan Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerobos lampu merah dan mendahului Sri Sultan Hamengku Buwono X di DI Yogyakarta. Padahal, Sri Sultan memang mendampingi Menko AHY dalam kegiatan di Gunungkidul.

Faktanya, tidak disebutkan dalam berbagai pemberitaan dan tidak dicek terlebih dahulu oleh sejumlah media maupun akun media sosial. Setelah kegiatan di Gunungkidul, rombongan Menko AHY meninggalkan lokasi sekitar 30 menit lebih awal mendahului Sri Sultan menuju Kota Yogyakarta karena ada agenda lanjutan.

Dengan demikian, tidak mungkin rombongan Menko AHY melewati Sri Sultan di lampu merah seperti yang tampak dalam video yang beredar di berbagai media sosial.

“Kalau ada yang membuat pernyataan itu rombongan Menko AHY, tentu tuduhan tidak benar dan tidak berdasar. Pak Menko AHY sudah meninggalkan tempat acara sekitar 30 menit lebih awal mendahului Sri Sultan. Jadi, tidak mungkin Pak Menko AHY malah tertinggal dan harus mendahului Sri Sultan di lampu merah seperti terlihat di video,” kata Herzaky Mahendra Putra, Staf Khusus Menko Infra Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Minggu (12/10/2025).

“Saran kami, lain kali lebih baik tabayyun, bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman yang berada di lokasi kegiatan sebelum terkesan asal berkomentar ke media. Apalagi sampai membuat pernyataan yang merugikan pihak lain,”ungkapnya.

Herzaky menjelaskan, ada nama salah satu staf Humas dari salah satu instansi pemerintahan di DIY memberikan komentar mengarah ke sana di media massa. Mungkin karena tidak mengetahui faktanya, atau karena mendapatkan pertanyaan yang mengarahkan dari pihak tertentu.

_{Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (Foto: X)}

 Gencatan senjata antara Israel dan Hamas akhirnya tercapai, menghentikan perang di Gaza yang telah berlangsung selama lebih dari dua tahun. Pasukan Israel terpantau mulai menarik diri dari Gaza menjelang pertukaran sandera yang akan segera berlangsung.

Tercapainya gencatan senjata ini tidak mudah dan melalui proses negosiasi panjang yang difasilitasi oleh Qatar dan dimediasi Amerika Serikat (AS). Bahkan, diduga ada upaya dari pihak Israel untuk menyabotase negosiasi gencatan senjata ini.

Tudingan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan yang mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara konsisten berusaha menggagalkan negosiasi di Gaza. Namun, pada akhirnya gagal karena pilihannya semakin terbatas.

“Netanyahu selalu punya ‘Rencana B’ untuk menyabotase negosiasi apa pun di Gaza. Tapi saya rasa dia tidak punya ruang untuk bermanuver sekarang,” kata Fidan kepada wartawan dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Sheibani di Ankara pada Rabu (8/10/2025).

Perang di Gaza telah membuat Israel semakin terisolasi secara internasional, memperburuk kondisi ekonomi di negara zionis tersebut. Israel juga semakin terjerumus ke dalam konflik regional dengan Iran, Yaman, dan Lebanon.

_{Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menindak 196 Warga Negara Asing (WNA) nakal di wilayah Jabodetabek/Foto: Muhammad Refi Sandi}

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menindak 196 Warga Negara Asing (WNA) nakal di wilayah Jabodetabek dalam operasi Wira Waspada periode 3-5 Oktober 2025. Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Imigrasi, Yuldi Yusman menyebut WNA terbanyak merupakan dari Nigeria dan kasus penyalahgunaan izin tinggal menjadi yang mendominasi.

Hadir pula Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi DKI Jakarta, Pamuji Raharja dan Kepala Subdirektorat Pengawasan, Arief Eka Riyanto. Sejumlah WNA yang ditertibkan dan barang bukti paspor turut diperlihatkan oleh Ditjen Imigrasi.

“Hasil operasi tersebut dapat disampaikan bahwa tim gabungan dari Kantor Imigrasi di Jabodetabek sudah memeriksa sebanyak 229 WNA, dari jumlah tersebut 196 terindikasi melakukan pelanggaran keimigrasian dan 33 lainnya tidak ditemukan pelanggaran. Dari 196 WNA jenis pelanggaran yang paling banyak ditemukan penyalahgunaan izin tinggal sebanyak 99 kasus atau 43 persen dari pelanggaran. Selain itu ditemukan 20 kasus over stay, 11 investor fiktif, serta 9 sponsor fiktif. Selain investor, sponsornya juga fiktif,” kata Yuldi di Kantor Ditjen Imigrasi, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (8/10/2025).

“Berdasarkan kewarganegaraan, WN Nigeria menjadi kelompok terbanyak terjaring dalam operasi Wira Waspada sebanyak 82 orang, WN India 28 orang, WN Spanyol 21 orang, secara keseluruhan operasi ini memeriksa warga negara asing dari 33 negara,” imbuhnya.

Yuldi menjelaskan dari wilayah kerja Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mencatat jumlah paling banyak WNA melanggar di sana sebanyak 65 orang, Bekasi 27 orang, dan Soekarno-Hatta 26 orang.

“Kepada pelanggar Ditjen Imigrasi akan melakukan proses hukum keimigrasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami juga memperkuat pengawasan perusahaan penanaman modal asing fiktif yang kerap disalahgunakan sebagai sarana memperoleh izin tinggal. Langkah ini bagian dari upaya pemerintah menciptakan iklim investasi yang sehat, tertib, dan bertanggung jawab,” ucapnya.

_{Badai Salju Landa Tibet, Hampir 1.000 Orang Terjebak di Gunung Everest (Ilustrasi/Freepik)}

Hampir 1.000 orang terjebak di lereng timur Gunung Everest di Tibet lantaran salju dan hujan lebat mengguyur Himalaya. Petugas langsung melakukan upaya evakuasi. 

1. Terjebak di Gunung Everest

Hingga Minggu (5/10/2025), 350 pendaki telah mencapai kota kecil Qudang. Sementara kontak dengan lebih dari 200 pendaki lainnya telah dilakukan, CCTV melaporkan.

Pengunjung ke lembah terpencil Karma, yang mengarah ke sisi timur Kangshung Everest, mencapai ratusan orang minggu ini. Mereka berkunjung memanfaatkan libur Hari Nasional delapan hari di China. 

“Cuaca di pegunungan sangat basah dan dingin, dan hipotermia merupakan risiko yang nyata,” kata Chen Geshuang, melansir Reuters, Senin (6/10/2025). 

Ia  merupakan bagian dari tim pendaki beranggotakan 18 orang yang berhasil mencapai Qudang. 

“Cuaca tahun ini tidak normal. Pemandu mengatakan ia belum pernah mengalami cuaca seperti itu di bulan Oktober. Dan itu terjadi terlalu tiba-tiba,” ucapnya.

Rombongan Chen turun dari gunung pada hari Minggu dan disambut oleh penduduk desa setelah melewati malam yang mengerikan dengan hujan salju lebat yang disertai guntur dan kilat. Dengan berlinang air mata, Chen menerima tawaran teh manis dan janji kehangatan, katanya.

“Kembali di desa, kami makan dan akhirnya merasa hangat,” katanya.

Ratusan penduduk desa setempat dan tim penyelamat telah dikerahkan untuk membantu membersihkan salju yang menghalangi akses ke daerah tersebut, tempat hampir 1.000 orang terjebak. Ini sebagaimana menurut laporan sebelumnya dari Jimu News yang didukung pemerintah.

Para pendaki yang tersisa akan tiba di Qudang secara bertahap di bawah bimbingan dan bantuan tim penyelamat yang diorganisir oleh pemerintah setempat, CCTV melaporkan.

Laporan CCTV tidak menyebutkan apakah pemandu lokal dan staf pendukung dari rombongan pendaki telah ditemukan. 

_{Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto}

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan, komitmen TNI untuk melaksanakan kebijakan strategi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Komitmen tersebut mencakup pelaksanaan operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

“Operasi militer perang menegaskan kesiapan TNI dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Sementara itu, operasi militer selain perang menjadi sarana utama TNI untuk mendukung agenda nasional,” ujar Agus dalam keterangan video yang diterima, Sabtu (4/10/2025).

Agus menjelaskan, melalui kebijakan ini TNI tidak hanya fokus pada kesiapan tempur, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung program strategis nasional, menjaga keamanan dalam negeri, serta membantu pemerintah mewujudkan ketahanan pangan.

“Dengan kebijakan ini, TNI tidak hanya siap di medan tempur, tetapi juga menjadi kekuatan yang bermanfaat, adaptif, dan bersinergi dengan seluruh komponen bangsa,” tegasnya.

Panglima TNI juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada TNI dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara.

“Pada seluruh masyarakat yang saya cintai, atas nama keluarga besar TNI, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kepercayaan dan kebersamaan yang telah diberikan. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia,” pungkas Agus.

_{Ketua DPR RI, Puan Maharani}

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan legislatif bersama pemerintah telah mengesahkan 16 Rancangan Undang-undang (RUU) menjadi UU sepanjang masa sidang 2024-2025. Puan menyampaikan capaian tersebut pada Rapat Paripurna (Khusus) dalam rangka penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2024-2025 di Ruang Rapat Paripurna, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

“DPR RI bersama Pemerintah juga sedang membahas 10 Rancangan Undang-Undang yang berada pada tahap Pembicaraan Tingkat I,” kata Puan dalam pidatonya, Kamis (2/10/2025).

Dia menyampaikan dalam fungsi anggaran, DPR RI dan pemerintah telah melaksanakan serangkaian pembahasan dan pengawasan. Hal ini untuk pertanggungjawaban terhadap anggaran negara.

“Dalam setiap pembahasan Anggaran Negara, DPR RI, melalui Alat Kelengkapan Dewan, mencermati efektivitas penggunaan anggaran, serta memberikan masukan kritis dan rekomendasi agar alokasi anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat,” ucapnya.

Lebih lanjut Puan menuturkan terkait fungsi pengawasan selama masa sidang 2024-2025. Dia menegaskan jika DPR RI membentuk Tim Pengawas, Tim Pemantau, dan Panitia Kerja Pengawasan. Melakukan rapat dengar pendapat (RDP), serta kunjungan kerja sebagai respons atas berbagai isu di tengah masyarakat.

Dia merincikan jika selama tahun sidang 2024-2025, DPR RI telah menyelenggarakan kegiatan di seluruh alat kelengkapan dewan, yakni, rapat kerja sebanyak 282 kali, lalu 259 RDP, serta

“Rapat Dengar Pendapat Umum sebanyak 196 rapat. Kunjungan Kerja Pengawasan sebanyak 560 kunjungan kerja,” ucapnya.

_{Keluarga Arya Daru Pangayunan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI}

Subaryono, ayah dari Arya Daru Pangayunan (ADP), diplomat Kemlu mengatakan hasil penyidikan atas kematian anaknya belum bisa membuat keluarga lega. Hal ini ia sampaikan ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (30/9/2025).

“Penyampaian dari pihak penyidik pada waktu itu belum bisa menenangkan kami, terus terang saja,” kata Subaryono.

Meski begitu, dia tetap menghargai jerih payah tim penyidik Polda Metro Jaya dalam mengusut kematian ADP. 

“Meskipun saya juga menghargai dari pihak-pihak yang terkait tentunya sudah bekerja keras. Tetapi itu juga belum membuat kami merasa jelas dengan apa sebetulnya yang terjadi pada anak kami,” tuturnya.

Diceritakan Subaryono situasi ketika anaknya yang ditemukan tewas terlilit lakban di kamar kos kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Saat itu, ia berada di Yogyakarta dan bimbang mencari petunjuk atas kematian ADP.

_{Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar}

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dilanjutkan, meskipun tengah dilakukan evaluasi besar-besaran pascakejadian keracunan di sejumlah daerah. Ia menyebut, program ini penting bagi pemerataan peningkatan gizi anak bangsa.

“MBG adalah investasi masa depan bangsa. Kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Sesuai kata Presiden bahwa ini adalah rintangan yang harus kita hadapi dalam proses awal menjalankan program besar. Yang terpenting, kita harus berani memperbaiki dan membenahi setiap prosesnya,” kata Cak Imin, Minggu (28/9/2025).

Cak Imin menegaskan, MBG tidak hanya memperbaiki gizi, tetapi juga menjadi gerakan pendidikan gizi masyarakat sebagai pondasi ketangguhan masa depan Indonesia.

“Kami ingin masyarakat memahami pentingnya asupan yang sehat dan cara pengolahan yang higienis, sehingga anak-anak dan keluarga memiliki kesadaran untuk menjaga pola makan yang baik,” imbuhnya.

Program MBG, menurut Cak Imin, juga berpotensi menjadi ekosistem yang berdampak pada percepatan pemberdayaan masyarakat.