SANLORENZELLO

^{_{Tabung elpiji ukuran 3 kilogram kosong siap diisi kembali di gudang Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Kudus, Jawa Tengah.}}

 Mendirikan pangkalan resmi gas LPG (elpiji) 3kg membutuhkan pemenuhan sejumlah persyaratan administratif dan fasilitas yang telah ditetapkan oleh PT Pertamina serta pemerintah setempat. Hal ini bertujuan untuk memastikan distribusi gas elpiji bersubsidi yang aman dan tepat sasaran.

Pasalnya, belakangan ini kelangkaan gas elpiji 3kg di sejumlah wilayah Indonesia menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat luas. Peristiwa ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan pengawasan distribusi gas elpiji bersubsidi agar tepat sasaran kepada masyarakat yang lebih berhak.

Sebagai respons terhadap masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan larangan penjualan elpiji 3kg oleh pengecer mulai 1 Februari 2025. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan gas melon tepat sasaran yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, petani, dan nelayan.

Oleh karena itu, bagi individu yang ingin tetap menjalankan usaha distribusi gas elpiji 3kg, menjadi pangkalan resmi merupakan pilihan yang tepat. Pangkalan resmi bertanggung jawab untuk menyalurkan gas elpiji 3kg langsung kepada konsumen yang berhak. Berikut ini adalah syarat dan biaya yang perlu diketahui dan dipenuhi, di antaranya:

Persyaratan menjadi pangkalan resmi gas elpiji

1. Dokumen perusahaan

Akta pendirian badan usaha (PT atau koperasi) yang telah disahkan oleh instansi berwenang, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Izin usaha

Surat Izin Gangguan (HO) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sesuai ketentuan pemerintah daerah setempat.

3. Fasilitas usaha

Memiliki lahan dan bangunan yang memenuhi standar keselamatan, seperti ventilasi yang memadai, bahan bangunan yang tidak mudah terbakar, dan peralatan pendukung lainnya.

4. Peralatan operasional

Alat Pemadam Api Ringan (APAR), timbangan dengan kapasitas minimal 25 kg, serta kendaraan operasional yang layak dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

5. Dokumen pendukung

Surat rekomendasi dari kelurahan setempat, surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan yang berlaku, dan dokumen lain yang relevan.

Setelah memenuhi persyaratan tersebut, calon agen dapat mengajukan permohonan kepada PT Pertamina untuk menjadi agen resmi gas elpiji 3kg. Proses ini tidak dikenakan biaya izin dari pihak Pertamina. Namun, dalam praktiknya, mungkin terdapat biaya atau pungutan terkait kerja sama dengan agen penyuplai gas elpiji.

Biaya pendirian pangkalan resmi gas elpiji

Modal awal yang diperlukan untuk menjadi agen pangkalan resmi sekitar Rp100 juta. Anggaran ini mencakup berbagai kebutuhan yang mendukung operasional usaha. Biaya tersebut digunakan untuk pengadaan mobil angkut, sewa tempat usaha, serta pembelian tabung gas dan fasilitas pendukung lainnya.

Dengan memenuhi semua persyaratan dan menyiapkan biaya modal yang diperlukan, pengusaha dapat menjadi bagian dari jaringan distribusi gas elpiji 3kg yang resmi dan terpercaya, serta berkontribusi pada penyediaan energi yang aman bagi masyarakat luas.

^{_{Direktur Akademik Unpad Aliya Nur Hasanah saat memberikan keterangan di Universitas Padjajaran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (4/1/2025).}}

 Universitas Padjadjaran (Unpad) Jawa Barat membuka seleksi khusus bagi calon mahasiswa baru penyandang disabiltas dengan kuota yang disediakan maksimum dua persen dari total daya tampung pada seleksi tahun ini.

“Unpad ingin menjadi pusat inklusif, kami terbuka untuk siapapun yang ingin kuliah ke Unpad. Pada tahun ini kami membuka jalur baru untuk teman-teman disabilitas dan berkebutuhan khusus,” kata Direktur Akademik Unpad Aliya Nur Hasanah di Bandung, Selasa.

Aliya menjelaskan peserta disabilitas dapat mengikuti seleksi mandiri dengan skema nilai ujian Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) atau Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dan minat bakat prestasi nonakademik.

Jika memilih menggunakan nilai UTBK, selama ini panitia nasional telah memiliki fasilitas untuk peserta disabilitas. Sementara ujian SMUP dilakukan secara daring dan bisa dilakukan di lokasi mana pun.

“Jika peserta disabilitas mengambil skema dengan nilai ujian SMUP dan ingin melaksanakan ujian dengan lokasi di Unpad, maka kami akan fasilitasi, termasuk menyediakan pendamping. Namun fasilitas itu tersedia by request,” kata dia.

Terkait alur penerimaan mahasiswa jalur khusus disabilitas tersebut, kata dia, pihaknya akan mengumumkan di laman SMUP menjelang pelaksanaan seleksi mandiri Unpad.

“Mulai tahun ini Unpad membuka jalur disabilitas, kami sediakan kuota dengan persentase maksimum dua persen. Saat pendaftaran,peserta akan mengisi form khusus untuk disabilitas,” katanya.

Lebih lanjut, Aliya menjelaskan untuk SMUP 2025 memiliki beberapa beberapa jalur masuk. Pertama yang disebut dengan Seleksi Mandiri, dengan dua skema yaitu skema nilai ujian dan skema minat bakat.

Kedua melalui jalur Seleksi International Undergraduate Program (IUP) atau Kelas Internasional. Ketiga melalui jalur Seleksi Kerja Sama dengan menggunakan nilai ujian (SMUP atau UTBK).

“Lalu keempat adalah seleksi khusus untuk peserta disabilitas dengan skema nilai ujian dan minat bakat,” kata dia.

^{_{Kebakaran melanda Jalan Dr Saharjo, Gang Bakti 6, Manggarai, Jakarta Selatan, Minggu (2/2/2025).}} 

Sebanyak 112 personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan memadamkan kebakaran sejumlah rumah di Jalan Dr Saharjo, Gang Bakti 6, Manggarai.

“Kami menerima laporan kebakaran pukul 21.09 WIB,” kata Kepala Suku Dinas (Sudin) Gulkarmat Jakarta Selatan Syamsul Huda di Jakarta, Minggu.

Syamsul mengatakan titik kenal lokasi kebakaran, yakni dekat dengan Pasaraya Manggarai. Si jago merah itu membakar sejumlah rumah tinggal.

“Kini situasi sudah pendinginan mulai pukul 22.01 WIB,” ujarnya.

Hingga kini, kerugian yang ditaksir dan penyebab kebakaran masih dilakukan pendataan oleh petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan.

^{_{Penyanyi Yura Yunita (tengah) berfoto bersama tim penyelenggara konser “Bingah” dan pihak sponsor dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/1/2025).}}

Kehangatan keluarga menjadi alasan bagi penyanyi Yura Yunita memilih untuk menggelar konser tunggal bertajuk “Bingah” pada waktu sore hari.

“Mungkin kalian (penonton) enggak merasa, saat aku di atas panggung aku suka melihat (penonton). Aku lihat wajahnya satu per satu,” kata Yura dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Yura mengatakan ketika tampil di atas panggung ada banyak sekali perilaku penonton yang nampak jelas terlihat. Misalnya adalah seorang bapak yang menggendong anak perempuannya di atas bahu

Pemandangan tersebut membuat energi Yura terkuras habis untuk tampil di atas panggung dalam artian yang positif. Dari sanalah ia mengeluarkan perasaan sesungguhnya dan berhasil membawakan lagu dengan baik.

“Kalau ada bapak menggendong anak kecil, banyak keindahan yang membuat aku flash back (mengingat masa lalu) sama bapakku. Makanya aku ingin sekali, ini awalnya, untuk membuat konser ini, kita buat jadi jam 3 sore. Karena aku mau anak-anak nonton juga. Itu satu hal sederhana yang orang banyak tidak tahu,” ujar Yura.

Sebagai bentuk dukungan terhadap keinginan Yura, Creative Director sekaligus Eksekutif Produser Roan Y. Anprira menyebut konser “Bingah” dibuat ramah anak dan disabilitas semaksimal mungkin.

“Buat teman-teman yang membawa anak baik di tribun atau festival, tolong sebelum masuk gate diinformasikan ke panitia, supaya kita bisa mengarahkan, terutama anak yang masih kecil dapat posisi yang lebih baik,” ujar Roan.

Roan turut menambahkan bagi penonton penyandang disabilitas, pihak penyelenggara acara berupaya menyediakan rem dan kursi roda khusus yang dapat digunakan untuk menunjang kenyamanan penonton.

Dengan catatan para penonton harus memberitahu tim lapangan agar fasilitas tersebut bisa segera disiapkan.

^{_{Ketua Umum KORMI Adil Hakim (ketiga dari kanan) dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo (tengah) berfoto bersama pengurus KORMI periode 2024-2028 usai acara pelantikan Ketua Umum KORMI di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Jumat (31/1/2025).}}

Adil Hakim resmi dilantik sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Nasional yang baru, untuk masa jabatan 2024 sampai 2028, di Gedung Auditorium Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Jumat.

Pelantikan ini disaksikan langsung oleh sejumlah tokoh yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky, dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari.

“Bisa kita lihat proporsi penduduk Indonesia dengan potensi yang dapat KORMI layani melalui INORGA (Induk Organisasi Olahraga). Saat ini penduduk Indonesia sekitar 280 juta jiwa. Bilamana yang partisipasi pada olahraga masyarakat 5 persen saja, maka jumlahnya 14 juta penduduk. Namun target partisipasi yang saya inginkan 10 persen yang artinya 28 juta,” katanya dalam pidato perdana sebagai Ketua Umum KORMI seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima pewarta.

Meski baru dilantik, Adil Hakim sudah memiliki beberapa program kerja menarik. Salah satunya ia beberkan pada acara pelantikan ini yaitu Festival Olahraga Masyarkat Nasional (FORNAS) VIII tahun 2025.

“Kami turut membahas persiapan pelaksanaan FORNAS VIII NTB tahun 2025. Fornas ini ajang penting untuk olahraga masyarakat. Seperti PON untuk olahraga prestasi,” katanya.

“Kami akan fokus membuat Fornas berbeda dari edisi-edisi sebelumnya. Kami ingin semua Induk Olahraga di KORMI bisa memaksimalkan FORNAS VIII NTB nanti,” ujar dia menambahkan.

Sementara itu Ketua KOI Raja Sapta Oktohari berharap kepengurusan KORMI Nasional pimpinan Adil Hakim dapat menghasilkan strategi baru.

“Kami dari Komite Olimpiade Indonesia menekankan untuk pentingnya mengikuti tata kelola internasional. KORMI memiliki lembaga internasional yang menaungi Tafisa,” kata sosok yang akrab disapa Okto itu.

“Kami mengimbau pengurus KORMI untuk selalu up to date dan juga aktif berdiskusi dalam forum-forum TAFISA (The Association For International Sport for All),” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Menpora Dito menyebut KORMI Nasional merupakan mitra strategis potensial untuk Kemenpora.

“Karena berbeda dengan olahraga prestasi, KORMI ini memastikan Indonesia sehat dan bugar. Komunitas dari KORMI ini juga sangat banyak,” ujar Menpora Dito.

“Saya tidak hadir saat Munas KORMI. Tapi saya memantau dan saya yakin, Munas KORMI telah melahirkan ketua umum yang fresh dan visioner di dalam diri Adil Hakim,” lanjutnya.

^{_{Ilustrasi: Tunjangan Profesi Guru}}

Kabar baik bagi para pendidik, Pemerintah memastikan bahwa Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahun 2025 akan cair tepat waktu dan langsung masuk ke rekening masing-masing guru.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus mendukung profesionalisme dalam dunia pendidikan.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan bahwa pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahun 2025 akan dilakukan secara tepat waktu dan langsung ke rekening penerima. Skema penyaluran ini bertujuan agar prosesnya lebih efektif serta menghindari keterlambatan pencairan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa mekanisme pencairan tunjangan tahun ini dirancang lebih transparan dan efisien.

Berdasarkan data Kemendikdasmen, sebanyak 806 ribu guru yang terdiri dari PNS, PPPK, serta guru swasta akan menerima TPG pada tahun 2025.

Proses pencairan tunjangan ini mengikuti tahapan triwulanan. Pada awal tahun, penerbitan Nomor Registrasi Pendidik (NRP) dijadwalkan selesai pada akhir Januari 2025.

Selanjutnya, validasi dan sinkronisasi data oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) akan dilakukan paling lambat 30 Maret 2025. Jika seluruh proses berjalan sesuai jadwal, pencairan untuk triwulan pertama akan dimulai pada April 2025.

Namun, agar dapat menerima tunjangan ini, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Berikut penjelasannya.

Syarat TPG tahun 2025

Agar bisa menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahun 2025, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh guru. Berikut adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek):

1. Guru wajib memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Kemdikbudristek sebagai bukti kelayakan profesional dalam mengajar.
2. Setiap guru yang berhak menerima tunjangan harus memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek.
3. Tunjangan ini diperuntukkan bagi guru yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), baik di sekolah negeri maupun swasta.
4. Menjabat sebagai guru aktif, guru yang menerima TPG harus benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan mengajar di sekolah.
5. Beban mengajar guru harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kemdikbudristek agar tetap memenuhi syarat pencairan tunjangan.
6. Kualifikasi akademik guru harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk jenjang pendidikan yang diajarkan.
7. Guru yang mendapatkan tunjangan harus memiliki pengalaman mengajar dengan durasi minimal yang sesuai dengan regulasi pemerintah.
8. Data guru harus terdaftar dan selalu diperbarui dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) agar tetap memenuhi kriteria penerima tunjangan.
9. Guru yang berhak menerima TPG juga perlu memiliki bukti pembayaran sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan oleh Kemdikbudristek.

Jadwal pencairan triwulan pertama TPG 2025

Pemerintah telah menetapkan bahwa pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk triwulan pertama tahun 2025 akan berlangsung pada bulan April.

Setelah proses pencairan ini selesai, Surat Keputusan Tunjangan Profesi Guru (SKTPG) akan diterbitkan sebagai dasar pencairan dana kepada guru yang berhak menerimanya.

Besaran tunjangan yang diterima berbeda-beda tergantung pada status kepegawaian masing-masing guru. Bagi guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), tunjangan yang diberikan setara dengan satu kali gaji pokok sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

Sementara itu, guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menerima tunjangan berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Kabar baik juga datang bagi guru non-ASN atau honorer. Pemerintah telah mengumumkan adanya kenaikan nominal tunjangan dari sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta.

Kenaikan ini disampaikan langsung oleh Presiden dalam peringatan Hari Guru Nasional sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan para tenaga pendidik.

Agar pencairan berjalan lancar, setiap guru diimbau untuk rutin memeriksa data terbaru mereka melalui Info GTK serta memastikan validasi dan kelengkapan administrasi untuk pengusulan SKTPG.

^{_{Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid (ketiga kanan) dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis (30/1/2025).}}

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan sanksi berat kepada delapan pegawai Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tangerang imbas adanya pagar laut Tangerang, Banten.

“Kami memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada enam pegawai dan sanksi berat kepada dua pegawai,” kata Nusron saat Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis.

Meski begitu, Nusron tidak menyebutkan secara rinci nama-nama delapan pegawai Kantor Pertanahan Tangerang tersebut. Dia hanya menyebutkan inisial. Mereka adalah mantan Kepala Kantah Tangerang, hingga kepala seksi.

“Nah, nama-nama pegawainya siapa saja? Kami tidak bisa sebut. Kami hanya sebut inisial, yang pertama JS, Kepala Kantor Utama Kabupaten Tangerang pada masa itu; kemudian SH mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran,” jelasnya.

Berikutnya, inisial ET yakni mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Lalu, inisial WS yakni Ketua Panitia A. Kemudian inisial YS yang juga merupakan Ketua Panitia A, inisial NS yaitu panitia A, serta LM yaitu mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan setelah inisial ET, serta inisial KA, mantan Plt Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.

“Ini delapan orang ini yang sudah diperiksa oleh Inspektorat. Dan sudah diberikan sanksi oleh Inspektorat. Tinggal proses per-SK-an saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya yang tersebut,” tegas Nusron.

Sebelumnya, Nusron Wahid mengungkapkan sekitar 50 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, telah diselesaikan dengan pembatalan.

“Banyak bidang. Akan tetapi, yang jelas belum semua karena proses itu kami lakukan satu per satu. Jadi, belum tahu ada berapa itu, yang jelas hari ini ada 50-an,” ucap Nusron di Tangerang, Jumat (24/1).

Dari 50 sertifikat HGB/HM pagar laut yang secara resmi telah dibatalkan legalitasnya, antara lain, milik PT Intan Agung Makmur (IAM) di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

“Hari ini kami bersama tim melakukan pembatalan sertifikat, baik itu HM maupun HGB. Itu tempat terbitnya sertifikat HGB. Yang kami sebut nama PT IAM,” katanya.

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi terhadap penerbitan sertifikat HGB dan HM pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, khususnya di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji ini, dia menegaskan bahwa sertifikat itu berstatus cacat prosedur dan material batal demi hukum.

“Tata caranya proses menuju pembatalan itu dimulai dari cek dokumen yuridis. Kalau cek dokumen yuridis bisa kami lakukan di kantor, di balai desa juga bisa, tempat bisa ngecek-ngecek begitu,” ucapnya.

Menurut dia, peninjauan terhadap batas daratan/garis pantai yang sebelumnya terdapat dalam sertifikat HGB dan HM di pesisir pantai itu telah melanggar ketentuan yuridis. Maka dari itu, secara otomatis di status penerbitan sertifikat tersebut dapat dicabut dan dibatalkan legalitasnya.

Diketahui bahwa terdapat 263 bidang sertifikat HGB/HM pagar laut yang tertera di perairan Kabupaten Tangerang. Dari jumlah tersebut, terdiri atas 234 sertifikat HGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 sertifikat HGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perseorangan.

Selain itu, ditemukan juga 17 bidang bersertifikat HM di kawasan tersebut.

^{_{Arsip foto – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2024)}}

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengemukakan bahwa penindakan terhadap 30 jaksa yang dikenakan sanksi disiplin oleh Kejaksaan Agung merupakan bentuk komitmen dari Presiden Prabowo Subianto.

Sahroni mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo ingin menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kualitas hukum di Indonesia. Visi dari Presiden tersebut dipahami Jaksa Agung ST Burhanuddin.

“Jaksa Agung sangat memahami visi itu, makanya jajaran yang tidak profesional, semena-mena, langsung diberi sanksi setimpal, tanpa pandang bulu,” kata Sahroni di Jakarta, Senin.

Di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, lanjut Sahroni, institusi penegak hukum akan bekerja ekstra dalam banyak hal sebab Presiden Prabowo merupakan sosok yang tegas demi kepentingan rakyat.

“Dan Kejagung tidak akan pernah merasa kehilangan hanya karena menghukum 30 orang jajarannya yang nakal. Masih ada puluhan ribu jaksa dan pegawai Kejagung yang bekerja tulus dan profesional. SDM seperti itulah yang kita butuhkan,” katanya.

Dengan visi Presiden Prabowo, menurut dia, bakal sangat banyak agenda penegakan hukum ke depan dan semua institusi baik Polri, Kejagung, hingga KPK, harus siap dengan agenda tersebut.

“Dan perlu diingat, Presiden Prabowo punya standar kerja yang tinggi. Mulai dari kasus tipikor kakap hingga keluhan masyarakat di bawah, semuanya harus direspons cepat dan tuntas, tidak boleh dibeda-bedakan,” katanya.

Untuk itu, ia berharap SDM penegakan hukum di setiap institusi bisa mengikuti kecepatan dan tuntutan profesionalitas di dalam pekerjaannya. Aparat penegak hukum harus bekerja dengan sistem “jemput bola”, bukan sekadar menunggu laporan dari masyarakat.

“Harus seperti itu bekerja di era sekarang. Maksimal,” katanya.

Kejagung RI telah memberikan hukuman disiplin kepada 30 orang pegawai dan jaksa “nakal” selama 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar, Minggu (26/1), mengatakan 30 orang pegawai itu telah dijatuhi sanksi disiplin melalui bidang pengawasan sejak 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025.

^{_{Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri undangan jamuan santap malam kenegaraan yang digelar oleh Presiden India Droupadi Murmu di Istana Kepresidenan India, Rashtrapati Bhavan, Sabtu (25/1/2025) malam}}

Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti hubungan Indonesia dan India yang dilandasi oleh sejarah kuno yang panjang, salah satunya bahasa nasional Indonesia yang berkembang dari bahasa Sanskerta.

Presiden Prabowo menyampaikan hal itu ketika menghadiri undangan jamuan santap malam kenegaraan yang digelar oleh Presiden India Droupadi Murmu di Istana Kepresidenan India, Rashtrapati Bhavan, Sabtu (25/1) malam.

“Saya ingin menegaskan kembali komitmen saya, tekad saya untuk meningkatkan kerja sama dan persahabatan kita. Memang benar, India dan Indonesia memiliki sejarah kuno yang panjang. Kita memiliki hubungan peradaban. Bahkan, sekarang bagian penting dari bahasa kita berasal dari bahasa Sanskerta,” kata Presiden Prabowo seperti dikutip dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Dalam sambutannya, Presiden mengungkapkan apresiasi mendalam atas undangan dan sambutan hangat dari pemerintah India.

Kepala Negara merasa terhormat menjadi tamu kehormatan dalam perayaan ke-76 Hari Republik India, yang mengingatkan akan momen bersejarah ketika presiden pertama RI Soekarno juga menjadi tamu kehormatan pertama pada Hari Republik India pada tahun 1950.

“Ini sungguh suatu kehormatan besar bagi saya, artinya saya mengikuti jejak Bapak Pendiri Republik Indonesia,” kata Presiden.

Presiden Prabowo juga mengapresiasi kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prabowo menegaskan komitmennya untuk mempercepat kerja sama strategis antara Indonesia dan India di berbagai bidang, termasuk kesehatan, farmasi, pendidikan, keamanan maritim, dan teknologi digital.

Sementara itu, Presiden Murmu memandang penting hubungan bilateral antara Indonesia dan India yang telah berlangsung selama 75 tahun.

“Indonesia adalah sahabat terbaik kami. Kita berbagi visi yang sama sebagai populasi maritim dan mitra di kawasan Indo-Pasifik,” kata Presiden Murmu.

Presiden Murmu juga menyoroti kontribusi besar komunitas India yang tinggal di Indonesia dalam memperkuat hubungan budaya dan ekonomi kedua negara.

Murmu menyampaikan harapan untuk memperluas kerja sama di bidang perdagangan, investasi, teknologi digital, dan keamanan maritim.

Adapun jamuan makan malam berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Acara ini dihadiri oleh delegasi kedua negara ini menjadi simbol penting dari kemitraan yang makin erat antara Indonesia dan India.

Presiden Prabowo berharap hubungan bilateral ini terus berkembang untuk membawa manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.

“Saya doakan rakyat India mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan di tahun-tahun mendatang. Saya berharap Indonesia dan India terus menjadi mitra dan sahabat dekat,” kata Prabowo.

^{_{Direktur Retail Banking BNI Corina Leyla Karnalies (tengah)}}

 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatat kenaikan tabungan pegawai atau payroll sebesar 12,9 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp78,1 triliun pada 2024.

Kinerja itu berkontribusi terhadap pertumbuhan total tabungan perseroan sebesar 11,3 persen yoy menjadi Rp257,54 triliun.

Direktur Retail Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan, pencapaian tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya nasabah yang menyalurkan payrollnya melalui BNI.

“BNI akan terus meningkatkan layanan perbankan dengan kemampuan digital yang memudahkan nasabah baik ritel maupun institusi dalam bertransaksi keuangan, termasuk kemudahan dalam melakukan pembayaran gaji dengan tepat waktu,” kata Corina di Jakarta, Sabtu.

BNI telah melakukan transformasi digital dengan meluncurkan aplikasi mobile banking wondr by BNI untuk segmen ritel konsumer. Perseroan juga berupaya menjaga kepercayaan nasabah korporasi dan bisnis dengan menyediakan fitur baru Single Sign-On pada BNIdirect. Langkah ini berkontribusi terhadap total dana pihak ketiga (DPK) perseroan yang mencapai Rp805,5 triliun hingga akhir 2024.

”Peningkatan CASA transaksional dan tabungan payroll ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat terhadap berbagai solusi keuangan yang ditawarkan oleh BNI,” ujar dia.

Untuk menopang pertumbuhan saldo payroll pada 2025, BNI berkomitmen memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan segmen pegawai dengan berbagai keuntungan melalui program Employee Benefit, seperti kredit tanpa agunan, kredit perumahan, kartu kredit, literasi investasi dan masih banyak lagi benefit yang diberikan untuk perusahaan yang memilih payroll dengan BNI.

“Langkah ini sekaligus memberikan pengalaman yang lebih personal bagi karyawan,” ujar Corina.

BNI menyatakan akan terus memaksimalkan potensi cross-selling produk berbasis payroll untuk meningkatkan loyalitas nasabah.

Salah satu cara yang dilakukan yakni dengan menawarkan solusi seperti kredit konsumsi dengan bunga yang kompetitif.

“BNI terus berupaya memenuhi kebutuhan finansial yang lebih beragam bagi karyawan mitra korporasi,” tutur Corina.

Kas138