Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengemukakan aksi nyata pemerintah dalam memenuhi hak generasi muda lewat tiga program utama, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan Revitalisasi Sekolah.
Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi di Jakarta, Rabu, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2025.
“Tiga program unggulan ini yang secara langsung menyasar anak-anak,” katanya.
Menurut Uki, sapaan akrab Dedek, program MBG tidak hanya membuat anak-anak kenyang, tetapi juga memastikan terpenuhinya standar gizi dan nutrisi harian bagi anak.
Merujuk data Kementerian Kesehatan, sebanyak 60% atau tiga dari lima anak sekolah tidak sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Akibatnya, mereka cenderung tidak fokus dan cepat lelah.
Selain itu, kata Uki, tidak sarapan sebelum berangkat sekolah juga menyebabkan anak-anak mengalami anemia defisiensi zat besi (iron deficiency anemia).
Dampaknya jangka panjangnya, anak-anak bisa mengalami penurunan IQ hingga enam poin atau lebih, menurut berbagai studi ilmiah di bidang nutrisi dan perkembangan anak.
“Sebanyak 38% atau hampir 2 dari 5 anak-anak usia sekolah menderita anemia, lemas dan tidak fokus. Program Makan Bergizi Bergizi hadir bukan sekadar memberi makanan, tetapi memberi zat gizi penting seperti zat besi yang dibutuhkan anak-anak untuk tumbuh cerdas, kuat, dan percaya diri,” katanya.
Selain MBG, pemerintah juga menggulirkan program Cek Kesehatan Gratis untuk anak-anak sekolah yang meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, penglihatan, pendengaran, TBC, hingga kesehatan mental.
“Pemerintah menjalankan amanat UUD 1945 pasal 28 (H) ayat 1 dan 3 tentang hak kesehatan untuk masyarakat, termasuk anak-anak,” ujarnya.
Uki menegaskan komitmen pemerintah terhadap pemenuhan hak kesehatan masyarakat, termasuk anak-anak, melalui program CKG. Program ini dirancang untuk mendeteksi dini potensi penyakit agar masyarakat, terutama anak-anak, bisa mendapat perlindungan kesehatan sejak awal.
Selain itu, kata Uki, pemerintah juga meluncurkan program revitalisasi sekolah yang menyasar perbaikan infrastruktur di 11.440 sekolah pada awal 2025.
Fokus utamanya adalah sekolah di daerah 3T dan kawasan padat penduduk yang kekurangan fasilitas belajar memadai, termasuk SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB baik negeri maupun swasta.
Presiden Prabowo mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 triliun dalam APBN 2025 untuk mendukung program ini sebagai respons atas kondisi memprihatinkan 119.700 sekolah rusak di seluruh Indonesia.
“Banyak sekolah bahkan tidak memiliki akses toilet layak, yang berdampak serius terhadap kesehatan dan kenyamanan siswa, khususnya siswi,” katanya.